alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Dewan Pendidikan Jombang Terus Dalami Dugaan Sekolah Jual Seragam

13 September 2021, 09: 30: 59 WIB | editor : M. Nasikhuddin

Dewan Pendidikan Jombang Terus Dalami Dugaan Sekolah Jual Seragam

Share this      

JOMBANG - Ghufron Ketua Dewan Pendidikan (DP) Jombang mengaku sudah menerjunkan tim menelusuri dugaan sekolah menjual seragam ke siswa. Hingga kini pihaknya masih terus mendalami. Salah satu sekolah yang dituju SDN Plosogeneng 2 Jombang.

”Di SDN Plosogeneng 2. Sudah kita kroscek ke sana,” kata Ghufron dikonfirmasi, Minggu (12/9) kemarin.

Disinggung hasil investigasi, Ghufron belum bisa menjelaskan dengan detail. ”Memang dulu kan ada seragam gratis, agar wali murid tidak terbebani. Kemarin teman-teman, ada tiga orang yang ke sana. Belum dilaporkan secara tertulis, saya nggak mau secara lisan. Karena ini nanti kita tindaklajuti, untuk koordinasi dengan teman-teman disdikbud (Dinas P dan K Jombang, Red),” kata dia lagi.

Baca juga: Pendaftaran Seleksi Pengisian Kadis PUPR Jombang Diperpanjang

Namun demikian, dari laporan secara lisan, pihak sekolah memang mengadakan seragam merah putih dan pramuka untuk siswa baru. Namun itu diberikan secara cuma-cuma ke siswa. ”Mohon maaf teman-teman memberi seragam itu secara urunan,” singkatnya.

Disinggung sekolah lain yang sudah didatangi timnya, Ghufron menyebut sementara masih mendatangi satu sekolah saja. ”Jadi kemarin (turun ke sekolah, Red) berdasarkan penyampaian teman-teman dikbud, sementara hanya di situ saja. Kami juga akan tindaklanjuti manakala ada atau berdasarkan keluhan masyarakat,” ujar Ghufron.

Seperti diberitakan sebelumnya, belasan wali murid sejumlah sekolah di Jombang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jombang, Rabu (8/9). Mereka mempertanyakan keputusan pemkab yang meniadakan bantuan kain seragam gratis  yang menjadi program andalan bupati dan wakil bupati saat Pilkada 2018 lalu.

Dalam orasinya, massa aksi mengaku kecewa dengan keputusan pemkab yang meniadakan bantuan seragam gratis tahun ini. Padahal bantuan seragam selama ini sudah sangat dinantikan anak-anak mereka yang sebentar lagi memulai pembelajaran tatap muka (PTM). Terlebih program bantuan seragam gratis merupakan janji kampanye pasangan Bupati Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah. ”Padahal ini jelas-jelas janji dari Bupati Mundjidah dan Wabup Sumrambah sendiri, tapi kenapa kok malah diingkari, malah anggarannya di-refocusing,” terang Andri Suyanto, 41, salah satu peserta aksi.

Keputusan membatalkan program bantuan seragam gratis dinilai Andri sebagai bentuk kurang sensitifnya Pemkab Jombang dalam membuat kebijakan di tengah pandemi. Pasalnya, beban orang tua bertambah lantaran harus memikirkan mencari biaya untuk membelikan seragam buat anak-anaknya. ”Sudah cari makan susah, ini kita berharap dapat bantuan seragam juga tidak jadi, padahal seminggu lagi anak-anak sudah harus mulai masuk sekolah,” ucap wali murid salah satu SD di Desa Sengon ini.

Akibat  batalnya program bantuan seragam gratis itu, Andri menyebut harus merogoh kocek cukup dalam untuk membeli seragam untuk anaknya dari sekolah. ”Dari sekolah anak saya harus membeli seragam batik sama olahraga, totalnya sekitar Rp 140 ribu semuanya. Yang pramuka sama merah putih ini kan kita menunggu dari Pemkab Jombang sebenarnya,” pungkasnya.

Hal senada, juga disampaikan Laila, wali murid asal Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang. Ia mengaku sangat kecewa dengan keputusan pemkab membatalkan bantuan seragam. Bebannya pun bertambah lantaran harus menyiapkan uang untuk membelikan seragam anaknya yang baru masuk SD dari sekolah. ”Katanya gratis, ini kok membayar. Kalau saya totalnya Rp 290 ribu lebih. Itu dapat atribut seperti hasduk, topi dan dasi lengkap, sama seragam merah putih, pramuka, olahraga dan batik,” ungkapnya.

Ia pun mengaku sempat menanyakan hal ini kepada pihak sekolah. Namun penjelasan dari sekolah, tetap mengharuskannya membeli seragam, karena uang yang dipakai untuk pengadaan seragam itu bukan dari sekolah. ”Kalau yang beli itu dimintai dari guru yang sudah PNS untuk seragam pramuka,” lontarnya.

Karena itu, wali murid berharap Pemkab Jombang mau mengembalikan program yang sudah terlanjur dibatalkan itu. ”Harapannya ya tetap bisa mendapat seragam gratis, namanya janji kan sama dengan hutang,” tandas Laila.

(jo/fid/naz/JPR)

 TOP