alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Jebloknya PAD Dua Perumda Jadi Fokus DPRD Jombang saat Komisioning

11 September 2021, 09: 50: 59 WIB | editor : M. Nasikhuddin

Jebloknya PAD Dua Perumda Jadi Fokus DPRD Jombang saat Komisioning

Share this      

JOMBANG – Anjloknya pendapatan daerah yang disetor dari Perumda Aneka Usaha Seger dan Perkebunan Panglungan menjadi perhatian serius dewan. Komisi B DPRD Jombang berjanji akan membawa persoalan tersebut saat komisioning.

”Ya ini menjadi bahan evaluasi kami pada saat komisioning pembahasan APBD 2022. Karena dua perumda ini belum memberikan kontribusi,” ujar Rochmad Abidin anggota Komisi B DPRD Jombang, kemarin.

Rochmad mengungkapkan akan mengevaluasi banyak hal terkait kondisi dua perumda tersebut. ”Pertama kita harus evaluasi perkembangan dari dua perumda tersebut. Karena dulu dipegang PNS sekarang dipegang non PNS, apakah ini ada perubahan,” katanya.

Baca juga: Tingkatkan Nilai dan Produktivitas Industri Kelapa Melalui Teknologi

Tidak hanya itu, kendala apa yang mengakibatkan dua perumda itu tidak memberikan kontribusi PAD, padahal usaha berjalan. ”Seperti Apotek di Aneka Usaha Seger kan juga ramai. Di Panglungan sendiri merupakan tanaman tahunan, tentu ada pemasukan,” tegasnya.

Jika memang hal yang mendesak dibutuhkan penyertaan modal, pihaknya pun siap mengawal. Politisi PKS ini juga menambahkan, apakah memang tidak sehatnya perusahaan dari sisi manajemen atau seperti apa, atau mungkin membutuhkan penyertaan modal. ”Ini harus dikaji dulu, kalau memang dibutuhkan penyertaan modal pemerintah harus menyiapkan penyertaan modal. Dari penyertaan modal nanti kita lihat satu tahun kemudian apakah ada perubahan atau seperti apa, namun harus dengan perhitungan yang matang,” bebernya.

Menurutnya, hal-hal seperti ini yang harusnya diurai. Sehingga, harus mencari akar permasalahan yang mengakibatkan dua perumda tersebut tidak bisa memberikan kontribusi. ”Kita harus cari tahu masalah apa yang dihadapi dua perumda itu,” pungkas Rochmad.

Terpisah Suharto mantan Sekdakab Jombang juga mendorong pemkab melakukan evaluasi menyeluruh terkait kondisi perumda. Dan mengkaji secara serius penyebab sehingga kontribusi perumda masih minim. ”Artinya harus dikaji, dianalisa, kira-kira di mana problemnya. Kalau dulu mungkin kaitan perusahaan daerah masih ada pegawainya dan dibayar pemda dan sebagainya,” kata Suharto.

Untuk saat ini lanjut dia, karena sudah berdiri sendiri harus bisa benar-benar mandiri. ”Misalnya sekarang sudah bisa membayar sendiri dan murni perusahaana umum kekayaan daerah dipisahkan. Dia harus mandiri,” imbuh dia.

Sehingga lanjut dia, pemkab dirasa perlu melakukan evaluasi segera. ”Artinya harus benar-benar dievaluasi. Kalau tidak mampu, misal sudah disuntik dana katakan Rp 2 miliar, itung-itungan didepositokan berapa. Misal disuntikkan ke perumda setahun harus kembali sekian, itu mampu tidak?,” sambung Suharto.

Karena itu lanjut dia, konsep dari perusahaan itu harus jelas. ”Karena dalam rangka meningkatkan PAD dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kalau memang setelah dilakukan evaluasi ternyata tetap tidak bisa, terus untuk apa dipertahankan,” kata Suharto.

(jo/fid/naz/JPR)

 TOP