alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Tolak Pembatalan Seragam Gratis, LSM FRMJ Datangi Kantor DPRD Jombang

09 September 2021, 09: 30: 59 WIB | editor : M. Nasikhuddin

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi

Share this      

JOMBANG - Kebijakan pemkab membatalkan bantuan kain seragam gratis juga mendapat penolakan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kemarin, Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mendatangi kantor DPRD Jombang menyuarakan sikap penolakan.

Pantauan koran ini kemarin, kedatangan belasan anggota FRMJ ke kantor dewan menyita perhatian warga sekitar. Itu setelah sebagian dari mereka nampak berdandan ala siswa. Uniknya, seragam batik yang mereka kenakan terlihat compang-camping lantaran kondisi seragam yang sudah sobek. Selain itu seragam masing-masing siswa berbeda satu sama lain.

Merekapun langsung ditemui Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi. Usai berdialog sebentar, mereka selanjutnya diajak memasuki salah satu ruangan. Pertemuan berlangsung singkat. Usai menyampaikan aspirasinya, anggota FRMJ pun terlihat keluar dari ruangan.

Baca juga: Mengapresiasi Semangat Penerima Kartu Prakerja di Kota Palu

Joko Fattah Rochim Kordinator FRMJ mengatakan, tujuan pihaknya mendatangi kantor DPRD Jombang untuk menyampaikan perihal aspirasi wali murid yang keberatan atas kebijakan pemkab meniadakan bantuan kain seragam gratis. ”Yang kami pertanyakan kok sampai dihapus. Itu sudah program yang dulu dan merupakan janji kampanye bupati,” ujarnya kemarin.

Fattah menyesalkan kebijakan pemkab tersebut. Selain karena sangat dinantikan para siswa, program bantuan seragam merupakan janji Bupati Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah justru dibatalkan lantaran anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19. ”Padahal, bisa menggeser program yang tidak begitu urgent. Kan itu dialihkan ke BTT (Belanja Tidak Terduga), saya harap dari BTT itu bisa mengeluarkan anggaran untuk kain seragam gratis,” ungkap Fattah.

Pembatalan bantuan seragam gratis tentu berdampak sekali kepada wali murid. Terlebih kondisi perekonomian mereka saat ini terguncang lantaran menghadapi pandemi. ”Mereka ini terhimpit ekonomi malah disuruh beli seragam,” tegasnya.

Sementara itu, Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang mengatakan sudah mendengar aspirasi yang disampaikan FRMJ. Menurut Mas’ud, apa yang disuarakan oleh aktivis semestinya diarahkan ke eksekutif. Karena yang memiliki domain untuk memindahkan anggaran, adalah di pemkab. "Jadi agar lebih jelas, pertanyaan seharusnya diarahkan ke eksekutif. Kalau tidak bupati, minimal ke sekda yang memahami anggaran serta pengalihan," pungkasnya.

(jo/yan/naz/JPR)

 TOP