alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Tebel Belum Masuk Program PTSL

Polemik Pengurusan Sertifikat Masal

10 Juni 2021, 08: 35: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Tebel Belum Masuk Program PTSL

Share this      

JOMBANG – Protes yang dilakukan warga Desa Tebel, Kecamatan Bareng terkait macetnya pengurusan sertifikat masal dipastikan tanpa hasil. Itu setelah BPN/ATR Kabupaten Jombang memastikan Desa Tebel tidak masuk pengajuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini.

Romadi Kasi PTSL BPN/ATR Jombang mengatakan, untuk Desa Tebel, Kecamatan Bareng masih belum masuk program PTSL 2021. ”Kalau masuk tahun ini sudah tidak bisa, karena pihak desa memasukkan pada pertengahan tahun 2020,” katanya.

Diakuinya, pihak desa memang sudah mengajukan beberapa kali terkait PTSL. Kemungkinan untuk Desa Bareng bisa teralisasi pada 2022 mendatang. ”Karena desa juga mengajukan kembali pada awal tahun ini,” katanya.

Baca juga: Pembangunan Tower Ilegal Juga Ditemukan di Sidokerto

Terkait adanya protes warga mempertanyakan terkait pengurusan sertifikat di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, pihaknya akan segera meninjau ke lokasi. ”Tentu kita akan turun ke sana (Desa Tebel, Red), juga untuk mengklarifikasi permasalahannya seperti apa dan apa yang dikeluhkan warga,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dirinya mengungkapkan untuk pembayaran PTSL sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi program PTSL dikenakan biaya sebesar Rp150 ribu. ”Untuk saat ini biaya masih Rp 150 ribu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, belasan warga Desa Tebel, Kecamatan Bareng mendatangi kantor desa, Selasa (8/6) kemarin. Mereka mempertanyakan kejelasan pengurusan sertifikat masal atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap). Terlebih warga juga sudah keluar uang Rp 175 ribu saat mendaftar.

Susilo, salah satu warga mengatakan, aksi yang dilakukan warga ini untuk meminta kejelasan ke pihak desa terkait pengurusan sertifikat masal. ”Warga sudah tidak puas, karena sudah satu tahun setengah tidak ada kejelasan,” ujarnya, kemarin.

Padahal lanjutnya dirinya dan warga lainnya sudah membayar Rp 175 ribu untuk pengurusan sertifikat pada pertengahan Januari tahun lalu. ”Itu sudah diberi kuitansi juga,” katanya.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP