alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Karut-marut Perizinan, Jombang Dinilai Krisis Kepemimpinan

10 Juni 2021, 08: 30: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Aan Ansori Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang

Aan Ansori Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang

Share this      

JOMBANG - Maraknya pembangunan tower ilegal di Jombang memantik respons keras dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Yang menilai Kabupaten Jombang tengah krisis kepemimpinan.

Anshori, dari Lingkar Indonesia untuk keadilan (Link) Jombang menyesalkan sikap pemkab yang tak berani menindak tegas pengusaha tower nakal. Padahal pemkab punya kewenangan mutlak melakukan penindakan. ”Ini bukti bahwa Jombang ini krisis kepemimpinan, krisis keteladanan, krisis ketegasan. Kalau menyelesaikan tower yang kecil saya tidak bisa, apalagi yang besar-besar itu,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Dia pun mencium adanya suatu yang janggal di balik maraknya pembangunan tower ilegal. Dikatakan Aan, sudah bukan menjadi rahasia lagi, sektor perizinan menjadi lahan yang empuk untuk meraup pundi-pundi rupiah. ”Melihat karut-marutnya perizinan di Jombang, patut diduga ada banyak permainan di sana. Sehingga kita mendorong kejaksaan, kepolisian bisa menelusuri. Banyak pintu masuk mulai tower ilegal di Selorejo, Kedungpari hingga Madiopuro. Tinggal dipanggil pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Baca juga: Bupati Minta Dikelola Maksimal 92 Desa Penerima BKK 2021

Buruk dan lambannya penanganan tower ini, disebut Aan juga bakal jadi preseden buruk untuk pembangunan di Jombang. Ia pun meminta pemkab cepat dan tegas menindak pengusaha nakal yang berusaha main-main di Jombang. ”Nggak usah kakehan omong, nggak usah kakehan rapat. ya langsung ditindak. Rakyat wegah disuguhi rapat-rapat tanpa eksekusi sama sekali. Kalau begini tidak usah ada pemerintah kabupaten saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, tindakan pengembang tower ilegal di Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito diduga diam-diam melanjutkan pembangunan dan membuka paksa segel Satpol PP hingga rusak, menuai sorotan keras dari dewan.

"Kalau seperti ini pemerintah sudah dilecehkan. Ngomong pemerintah tidak hanya eksekutif saja, tapi juga DPRD. Itu sama saja melakukan pelecehan," tegas ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, Minggu (6/6) kemarin kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Politisi PKB menilai, jika benar pihak pengembang diam-diam melanjutkan pengerjaan, patut diduga mereka yang bertanggung jawab atas tindak perusakan segel. ”Dan saya kira bisa dijerat pidana. Kalau seperti ini, seharusnya pemkab segera melaporkan ke pihak yang berwajib, sehingga bisa segera dilakukan penyelidikan," ungkapnya.

Menurutnya, sejak awal tindakan tindakan pengembang membangun tower tanpa izin saja sudah melanggar. Ini malah semakin melunjak dengan indikasi melanjutkan pengerjaan dan tak mengindahkan pemkab. "Apabila diperlukan bangunan dibongkar, bongkar. Kan sudah ada aturan mainnya. Sebab ini sudah sangat keterlaluan. Pembangunan tidak ada izin saja sudah melanggar aturan," tegas Masud.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP