alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Bupati Minta Dikelola Maksimal 92 Desa Penerima BKK 2021

10 Juni 2021, 07: 00: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

TEGAS: Bupati Hj Mundjidah Wahab memberi arahan kepada kepala desa yang menerima BKK di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, kemarin.

TEGAS: Bupati Hj Mundjidah Wahab memberi arahan kepada kepala desa yang menerima BKK di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, kemarin.

Share this      

JOMBANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengadakan sosialisasi penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 2021 di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, kemarin (9/6). Tahun ini, BKK yang dikucurkan sebesar Rp 14 miliar untuk 92 desa. ’’BKK ini bersumber dari APBD Kabupaten Jombang,’’ kata Bupati Hj Mundjidah Wahab, kala sambutan kemarin.

BKK itu mendanai 84 kegiatan penguatan infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan air. Serta 46 kegiatan belanja bidang sarana dan prasarana desa.

Dengan adanya sosialisasi kemarin, semua kepala desa, perangkat desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan BKK benar-benar paham. Sehingga BKK dapat dikelola dengan baik dan hati-hati.

Baca juga: Gudangnya Olahragawan dan Seniman

SERIUS: Para kepala desa penerima BKK mengikuti sosialisasi di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, kemarin.

SERIUS: Para kepala desa penerima BKK mengikuti sosialisasi di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, kemarin.

’’BKK ini harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari penyelewengan. Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman, memunculkan permasalahan di kemudian hari,’’ tambahnya.

Bupati juga mengingatkan, BKK harus dikelola sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada. ’’Jangan sampai terjadi penyimpangan, yang disengaja atau tidak, yang nantinya bisa membawa implikasi hukum di kemudian hari. Karena bantuan ini ada pertanggung jawabannya,’’ pesannya.

Kepala DPMD Jombang, Sholahudin Hadi Sucipto, menjelaskan, BKK bidang sarana dan prasarana desa bertujuan untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah. Membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan. Meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan. Serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dia mengimbau agar bantuan tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya tidak ingin terjadi penyimpangan yang nantinya berdampak hukum. ’’Pelaksanaan kegiatan harus tepat mutu, waktu dan sasaran. Sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat,’’ pungkasnya.

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP