alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Takut Melanggar, Satpol PP Tak Berani Menindak Tower Ilegal

Pembangunan Tower Ilegal di Madiopuro

08 Juni 2021, 09: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Takut Melanggar, Satpol PP Tak Berani Menindak Tower Ilegal

Share this      

JOMBANG – Dorongan dewan agar pemkab menindak tegas bangunan tower ilegal di Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito sepertinya tak digubris. Meski sudah terang pelanggaran yang dilakukan pengembang, pemkab masih adem ayem. Satpol PP yang terjun ke lokasi tak berani menindak.

Didit Budi Santoso Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jombang menerangkan, usai mendengar informasi dugaan perusakan segel, serta tindakan pengembang yang diduga diam-diam melanjutkan pengerjaan bahkan nekat mengoperasikan tower yang belum berizin, pihaknya segera turun ke lokasi melakukan pengecekan. ”Tadi sudah turun ke lapangan, saya cek bersama dengan perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Red),” terangnya.

Dari hasil pengecekan tim di lapangan, diduga kuat, tower yang sebelumnya disegel petugas lantaran kegiatan pembangunannya dilakukan secara ilegal kini sudah beroperasi. Terlihat dari jaringan aliran listrik yang sudah tersambung ke tower. ”Sudah dinyalakan memang, listriknya sudah menyala,” terangnya.

Baca juga: Masih Lengkapi Petunjuk Jaksa

Anehnya, meski sudah jelas pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang, korps penegak perda tak berani mengambil tindakan tegas. Didit menyebut masih akan berkoordinasi lebih dahulu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jombang. ”Karena izinnya saat ini masuk di PUPR,” ungkapnya.

Ditanya alasan Satpol PP tak berani memutus aliran listrik yang diduga sudah tersambung ke tower, Didit mengaku takut melanggar aturan. ”Takutnya nanti kita menyalahi aturan karena izin sedang proses,” tegasnya.

Sebagai langkah, lagi-lagi pihaknya akan akan mengundang pengusaha tower ke kantor Satpol PP. ”Secepatnya kita akan panggil pengusaha tower, untuk dimintai klarifikasi,” pungkas Didit.

Sebelumnya, tindakan pengembang tower ilegal di Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito diduga diam-diam melanjutkan pembangunan dan membuka paksa segel Satpol PP hingga rusak menuai sorotan keras dari dewan. Selain mengarah tindak pidana, tindakan pengembang dinilai sudah melecehkan wibawa pemerintah Kabupaten Jombang.  DPRD mendesak pemkab membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Kalau seperti ini pemerintah sudah dilecehkan. Ngomong pemerintah tidak hanya eksekutif saja, tapi juga DPRD. Itu sama saja melakukan pelecehan," tegas ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, Minggu (6/6) kemarin kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Politisi PKB menilai, jika benar pihak pengembang diam-diam melanjutkan pengerjaan, patut diduga mereka yang bertanggung jawab atas tindak perusakan segel. ”Dan saya kira bisa dijerat pidana. Kalau seperti ini, seharusnya pemkab segera melaporkan ke pihak yang berwajib, sehingga bisa segera dilakukan penyelidikan," ungkapnya.

Menurutnya, sejak awal tindakan tindakan pengembang membangun tower tanpa izin saja sudah melanggar. Ini malah semakin melunjak dengan indikasi melanjutkan pengerjaan padahal sudah disegel petugas. "Apabila diperlukan bangunan dibongkar, bongkar. Kan sudah ada aturan mainnya. Sebab ini sudah sangat keterlaluan. Pembangunan tidak ada izin saja sudah melanggar aturan," tegas politikus PKB itu.

Selain itu, persoalan dugaan perusakan segel, Mas’ud juga mendesak Satpol PP segera memastikan ke lokasi terkait indikasi keberadaan tower sudah beroperasi dengan memanfaatkan jaringan listrik dari salah satu warga. ”Kalau benar itu, harus ditindak tegas. Pemkab harus berani memutus aliran listriknya, tidak ada kompromi lagi,” tegasnya.

Sementara itu, selain kegiatan pembangunan tower di Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito bermasalah, lokasi pendirian tower yang diduga milik PT Pertalindo juga tak sesuai cell plan (zona yang dibolehkan untuk mendirikan tower). Hal ini berdasar hasil pengecekan yang dilakukan dinas.

”Jadi setelah kami lakukan pengecekan, memang lokasi pembangunannya di luar cell plan kami, sehingga butuh proses lebih panjang terkait proses perizinannya,” terang Miftahul Ulum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang melalui Bayu Pancoroadi, sekretaris dinas kepada Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (6/6) kemarin.

Disingunggung terkait pengurusan izin lingkungan yang dilakukan pihak pengembang di dinas, Bayu menyebut, hingga kini prosesnya belum klir. ”Untuk izin, kami pastikan belum selesai. Tower itu hingga kini memang masih dalam pengajuan izin lingkungan di PUPR, namun belum selesai,” tegas Bayu.

Bayu menyebut, proses pengurusan izin lingkungan tower di Madiopuro dipastikan tak berjalan mulus. Menyusul dari hasil pengecekan pihaknya, bangunan tower melenceng dari cell plan. Namun demikian, sesuai prosedur izin lingkungan tetap bisa keluar, jika ada persetujuan dari bupati melalui diskresi. ”Benar, jadi memang nantinya harus ada persetujuan dari bupati, baru izin keluar,” lontarnya.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP