alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

648 Lembaga PAUD Belum Terakreditasi

07 Juni 2021, 18: 12: 19 WIB | editor : Rojiful Mamduh

KREATIF: Kegiatan belajar di KB Kartini Kecamatan Ngoro Maret 2020.

KREATIF: Kegiatan belajar di KB Kartini Kecamatan Ngoro Maret 2020.

Share this      

JOMBANG – Dari 1.054 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), baru 406 lembaga yang sudah terakreditasi. Tahun ini, Jombang mendapatkan 60 kuota akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD Jatim. ”Akreditasi akan dilaksanakan Agustus-September,’’ kata Suyuti, kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, kemarin.

Dari 1.054 lembaga PAUD itu 488 diantaranya adalah TK. ’’Dari 388 TK, baru 266 yang terakreditasi,’’ kata Suyuti.

Sisanya, 566 adalah kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) dan satuan PAUD sejenis (SPS). Dari 566 itu baru 140 lembaga yang sudah terakreditasi.

Baca juga: Wayang Karpet Pakem Solo di Jombang

Suyuti menjelaskan, syarat utama mengikuti akreditasi ialah memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) data pokok pendidik (dapodik) lengkap. Izin operasional masih berlaku. Serta minimal memiliki 10 siswa.

’’Sekolah mana saja yang akan diakreditasi, dasarnya keputusan dari BAN PAUD,’’ jelasnya. Namun bukan berarti sekolah tak dapat mengajukan. Sekolah tetap bisa mengajukan akreditasi jika komitmennya tinggi, data pokok pendidikan lengkap, termasuk NPSN dan izin operasional lengkap.

”Kepastian pelaksanaan akreditasi menunggu BAN PAUD. Karena melihat Jatim mendapatkan jatah berapa, kemudian dibagi menjadi 38 kabupaten/kota,’’ paparnya.

Suyuti mengaku siap membantu PAUD untuk akreditasi. ’’Sepanjang yayasan dan kepala sekolah minta, akan kita ajukan ke BAN PAUD,” jelasnya.

Tahun ini, KB, TK, RA dan TKBM mendapatkan jatah kurang lebih 60 lembaga. Akreditasi diperkirakan akan dilangsungkan Agustus-September. Suyuti meminta kepada lembaga yang sudah mengajukan agar mempersiapkan datanya sebaik mungkin. Karena jika akreditasi diajukan, namun syarat akreditasi belum memenuhi, maka akreditasi tidak bisa dilakukan.

’’Harapan dari dinas, lembaga yang mengajukan akreditasi melengkapi semua syarat. Serta mengisi instrumen akreditasi di Sispena akreditasi,” urainya.

Suyuti belum bisa memastikan seperti apa teknis akreditasi nanti. Kemungkinan akan dilakukan daring karena situasi masih pandemi. ”Kemungkinan daring seperti SD dan SMP,” pungkasnya.

(jo/wen/jif/JPR)

 TOP