alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Ralat Surat, Nominal Besaran Sumbangan Dihapus

Sumbangan ASN untuk pembangunan Masjid Pemkab

12 Mei 2021, 08: 30: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Ralat Surat, Nominal Besaran Sumbangan Dihapus

Share this      

JOMBANG – Usai banyak menuai sorotan publik, kebijakan Pemkab Jombang menarik sumbangan pembangunan masjid Baiturrahman kepada seluruh ASN akhirnya ditinjau ulang. Besaran sumbangan yang sebelumnya dipatok dengan nominal tertentu dengan estimasi dana terkumpul mencapai Rp 5 miliar, dihapus.

Sekda Jombang Akhmad Jazuli yang juga ketua panitia pembangunan masjid Baiturrahman menjelaskan, usai mempertimbangan masukan-masukan dari banyak pihak, sebagai tindak lanjut pihaknya meninjau ulang kebijakan menarik sumbangan dari seluruh ASN khususnya berkaitan besaran nominal sumbangan. ’’Jadi sudah kita rapatkan, kita akomodir masukan-masukan yang ada tapi tetap minta doanya masjid ini tetap jadi,’’ kata Jazuli dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang, Selasa (11/5) kemarin.

Jazuli menerangkan, ada dua poin yang diralat. Pertama terkait nilai atau besaran nominal sumbangan yang sebelumnya sudah ditentukan sesuai eselon kini tak berlaku. ”Untuk nilai atau besaran infaq tidak berlaku, namun sesuai keikhlasan kemampuan masing-masing dan tidak ada paksaan,’’ ungkap Jazuli.

Baca juga: Satpol PP Sita Material Proyek Pembangunan Tower Ilegal di Selorejo

Selain itu, imbauan sumbangan untuk pembangunan masjid Baiturrahman ditujukan kepada ASN yang beragama Islam. ”Jadi ada dua poin itu yang kita tinjau. Surat ralatnya sudah saya tandatangani Senin (10/5) kemarin, dan sudah disosialisasikan,” tegasnya.

Data yang dihimpun surat berkop Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman Pemkab Jombang ditujukan pada kepala badan, dinas, kantor, instansi camat BUMD se-Kabupaten Jombang.

Surat dengan nomor 100/02/415.10.1/2021, bersifat penting. Perihalnya pembangunan Masjid Baiturrahman Pemkab Jombang.  Dalam isi surat itu panitia meminta menyampaikan surat pada staf juga ditembuskan ke bupati dan wakil bupati.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana Pemkab merehab bangunan masjid pemkab atau masjid Baiturrahman menuai pro kontra. Itu setelah Pemkab Jombang membebankan anggaran pembangunan masjid yang ditaksir mencapai Rp 5 miliar ke seluruh ASN.

Meski sifatnya swadaya, namun besaran nominal sumbangan dipatok mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 10 juta per orang. Tak pelak sejumlah ASN mengeluh. ”Walaupun tidak wajib, tapi kalau sudah ada instruksi begitu dari ketua panitia yang juga Sekdakab jabatannya, ya sama saja. Terus teman-teman yang non-muslim bagaimana ini, apa juga harus nyumbang semua?” ungkap salah satu ASN yang meminta namanya dirahasiakan.

Pihaknya pun berharap Pemkab Jombang lebih arif dalam memutuskan segala sesuatu. ”Tujuannya mungkin baik, tapi kalau ditarget seperti ini, besarannya ditentukan sekian tentu ya pasti banyak yang mengeluh,” imbuhnya. Seharusnya, kalau itu sifatnya sumbangan atau amal jariyah, harusnya besarannya tidak ditentukan. ”Kalau namanya nyumbang ya seikhlasnya, tidak ditentukan,” singkatnya.

Ketua DPRD Jombang menyayangkan kebijakan dan mendorong dilakukan pengkajian lebih lanjut. ”Saya minta ini dikoordinasikan atau ditinjau kembali," tegas Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi, kemarin.

Senada, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (lInK) yang menilai adanya nominal tertentu yang dibebankan kepada ASN terkait sumbangan telah mengarah kepada dugaan tindak pemerasan. ”Jombang ini kok semakin aneh. Kemarin sudah Kelurahan Jombatan melakukan dugaan pemerasan berkedok parsel. Ini menurutku jauh lebih parah, menggunakan sentimen agama untuk melakukan pemerasan terhadap ASN,” terang A’an Ashori aktivis GUSDURian Jombang.

Sementara, Achmad Sholikhin Ruslie enggan mengomentari banyak terkait kebijakan menarik sumbangan masjid kepada ASN.  Meski begitu, dia mendorong pemkab bisa peka menyikapi. ’’Jadi jika itu (surat, Red) menimbulkan persoalan, tidak ada salahnya untuk ditinjau ulang,’’ kata Sholikhin kepada Jawa Pos Radar Jombang (6/5) kemarin.

Salah satu yang menjadi perhatiannya terkait penentuan besaran nominal sumbangan. ’’Dari sisi penentuannya itu yang perlu ditinjau. Apakah diturunkan atau bagaimana, kalau mereka ada yang keberatan,’’ sambung Sholikhin

Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang menyarankan surat edaran yang dibuat Sekdakab Jombang direvisi. ”Sebaiknya harus direvisi, dengan bunyi bahwa bagi ASN yang ingin memberikan bantuan dipersilahkan, serta menyumbang sesuai dengan kemampuan,’’ tegas Wakil Ketua MUI Jombang, KH Ahmad Junaidi Hidayat, kemarin (9/5).

Dia pun menyinggung terkait penetapan besaran nominal sumbangan yang dibebankan ke ASN dari tingkat staf hingga eselon 11a. ”Penentuan nominal dengan ada maksud bersifat memaksa itu yang tidak boleh,’’ tegasnya.

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP