alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Terkait Surat Permintaan Sumbangan Masjid, MUI Dorong Segera Direvisi

10 Mei 2021, 21: 22: 44 WIB | editor : Rojiful Mamduh

MEGAH: Kondisi bangunan masjid Baiturrahman di lingkungan kantor Pemkab Jombang masih kokoh dan luas.

MEGAH: Kondisi bangunan masjid Baiturrahman di lingkungan kantor Pemkab Jombang masih kokoh dan luas.

Share this      

JOMBANG – Kebijakan memungut sumbangan pembangunan masjid Baiturrahman Pemkab Jombang kepada seluruh ASN terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang yang menyarankan surat edaran yang dibuat Sekdakab Jombang direvisi.

”Sebaiknya harus direvisi, dengan bunyi bahwa bagi ASN yang ingin memberikan bantuan dipersilahkan, serta menyumbang sesuai dengan kemampuan,’’ tegas Wakil Ketua MUI Jombang, KH Ahmad Junaidi Hidayat, kemarin (9/5).

Dia pun menyinggung terkait penetapan besaran nominal sumbangan yang dibebankan ke ASN dari tingkat staf hingga eselon 11a. ”Penentuan nominal dengan ada maksud bersifat memaksa itu yang tidak boleh,’’ tegasnya.

Baca juga: Pastikan Tidak Ada Soal US Bocor

Dijelaskan, penyebutan besaran nominal dalam meminta sumbangan memang tidak masalah. Namun yang jadi masalah jika ditentukan nominal dengan unsur paksaan. ”Misalnya dalam redaksi suratnya berbunyi “dimohon keikhlasannya memberikan sumbangan Rp 50 ribu bagi yang berkenan dan yang tidak berkenan tidak apa-apa itu tidak masalah. Karena di sini ditegaskan tidak ada unsur paksaan, berbeda lagi kalau penentuan nominal disertai golongan jabatan seperti surat tersebut,’’ terangnya.

Menurut dia, hal yang berkaitan dengan sumbangan sifatnya sukarela atau sunah yang berarti boleh dilakukan atau boleh tidak. ”Yang boleh dipaksa untuk dimintai sumbangan itu hanya zakat. Zakat itu sifatnya boleh dipaksa bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat,’’ tambahnya.

Dia mengimbau, panitia pembangunan masjid dapat menggunakan cara yang lebih baik dalam menghimpun dana pembangunan masjid. Sebab, hal yang berkaitan dengan tempat ibadah seperti masjid, segala prosesnya harus dilakukan dengan baik. ”Yang paling penting tidak boleh ada unsur paksaan karena bagaiamanapun itu harus dilakukan dengan cara yang ikhlas,’’ tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana Pemkab merehab bangunan masjid pemkab atau masjid Baiturrahman menuai pro kontra. Itu setelah Pemkab Jombang membebankan anggaran pembangunan masjid yang ditaksir mencapai Rp 5 miliar ke seluruh ASN. Meski sifatnya swadaya, namun besaran nominal sumbangan ditentukan mulai dari Rp 500 ribu  hingga Rp 10 juta per orang. Tak pelak sejumlah ASN mengeluhkan program. ”Walaupun tidak wajib, tapi kalau sudah ada instruksi begitu dari ketua panitia yang juga Sekdakab jabatannya, ya sama saja. Terus teman-teman yang non-muslim bagaimana ini, apa juga harus nyumbang semua?” ungkap salah satu ASN yang meminta namanya dirahasiakan.

Pihaknya pun berharap Pemkab Jombang lebih arif dalam memutuskan segala sesuatu. ”Tujuannya mungkin baik, tapi kalau ditarget seperti ini, besarannya ditentukan sekian tentu ya pasti banyak yang mengeluh,” imbuhnya. Seharunya, kalau itu sifatnya sumbangan atau amal jariyah, harusnya besarannya tidak ditentukan. ”Kalau namanya nyumbang ya seikhlasnya, tidak ditentukan,” singkatnya.

Sementara kebijakan pemkab terkait permintaan sumbangan pembangunan masjid kepada seluruh ASN dengan mematok besaran nominal tertentu menuai sorotan keras dari kalangan pemerhati publik. Ketua DPRD Jombang menyayangkan kebijakan dan mendorong dilakukan pengkajian lebih lanjut. ”Saya minta ini dikoordinasikan atau ditinjau kembali," tegas Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi, kemarin.

Senada, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (lInK) yang menilai adanya nominal tertentu yang dibebankan kepada ASN terkait sumbangan telah mengarah kepada dugaan tindak pemerasan. ”Jombang ini kok semakin aneh. Kemarin sudah Kelurahan Jombatan melakukan dugaan pemerasan berkedok parsel. Ini menurutku jauh lebih parah, menggunakan sentimen agama untuk melakukan pemerasan terhadap ASN,” terang A’an Ashori aktivis GUSDURian Jombang.

Sementara, Achmad Sholikhin Ruslie enggan mengomentari banyak terkait kebijakan menarik sumbangan masjid kepada ASN.  Meski begitu, dia mendorong pemkab bisa peka menyikapi. ’’Jadi jika itu (surat, Red) menimbulkan persoalan, tidak ada salahnya untuk ditinjau ulang,’’ kata Sholikhin kepada Jawa Pos Radar Jombang (6/5) kemarin.

Salah satu yang menjadi perhatiannya terkait penentuan besaran nominal sumbangan. ’’Dari sisi penentuannya itu yang perlu ditinjau. Apakah diturunkan atau bagaimana, kalau mereka ada yang keberatan,’’ sambung Sholikhin.

Untuk diketahui, rencana Pemkab Jombang merehab masjid Baiturrahman ditaksir menghabiskan dana sekitar Rp 5 miliar.Anggaran diambilkan dari swadaya seluruh ASN. Besaran nominal sumbangan ditentukan. Rinciannya, untuk staf minimalRp 500.000, pejabat eselon IV minimal Rp 1.000.000, pejabat eselon IIIb minimal Rp 1.750.000, pejabat eselon IIIa bukan kepala OPD minimal  Rp 2000.000, pejabat eselon IIIa kepala OPD minimalRp 2.500.000, pejabat eselon IIb minimalRp 5.000.000, pejabat eselon IIa minimalRp 10.000.000.

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP