alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Pihak Inspektorat Jadi Saksi Persidangan Eks Lurah Kepanjen

10 Mei 2021, 21: 20: 25 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Pihak Inspektorat Jadi Saksi Persidangan Eks Lurah Kepanjen

Share this      

JOMBANG – Sidang lanjutan kasus aset kelurahan dengan terdakwa Maret Yudianto eks Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya (3/5). Sidang lanjutan digelar dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari inspektorat.

”Untuk saksi ahli yang didatangkan kemarin satu orang, dari Inspektorat Kabupaten Jombang,” terang Muhammad Salahuddin, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang.

Dalam sidang yang digelar online itu, ahli diminta untuk menjelaskan perihal pola sewa aset kelurahan. Dalam sidang itu, Salahuddin menyebut ahli menjelaskan jika seharusnya seluruh hasil sewa aset kelurahan diserahkan ke Pemkab Jombang. ”Karena aset kelurahan kan asetnya pemkab, jadi tidak boleh dikelola lurah sendiri, beda dengan aset desa,” lanjutnya.

Baca juga: Ingin Lebaran di Rumah

Usai pemeriksaan saksi ahli selesai, majelis hakim segera mengakhiri sidang. ”Sidang ditunda dua minggu lantaran hari raya Idul Fitri. Dilanjutkan 18 Mei nanti,” imbuhnya.

Dalam sidang selanjutnya, Maret dijadwalkan bakal menghadirkan saksi a de charge atau saksi yang meringankan. ”Terdakwa minta menghadirkan saksi meringankan, tapi siapa saksinya dan berapa orang kita belum tahu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan uang sewa aset tanah milik Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. Hasilnya, eks Lurah Kepanjen Maret Yudianto ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2020.

Polisi bekerja sama dengan Inspektorat Jombang, sudah melakukan audit keuangan. Hasilnya, diperoleh nilai kerugian negara hingga Rp 271 juta. Akibat perbuatannya, eks Lurah Kepanjen ini dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan, Maret juga mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dalam keberatannya itu, ada tiga poin yang dia ungkapkan. Pertama, pihaknya menyatakan kerugian negara yang didakwakan JPU senilai Rp 271 juta terlalu besar, karena menurut terdakwa hanya Rp 60 juta lebih, dan telah dikembalikan.

Kedua, Maret merasa perbuatannya menyewakan aset desa secara langsung dan menabrak aturan karena ada perintah langsung dari atasannya (Bupati Jombang saat itu,Red). Ketiga, Maret menyebut dakwaan JPU dinilainya kurang cermat. Namun eksepsi itu ditolak majelis hakim karena dinilai sudah masuk pada pokok perkara.

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP