alexametrics
Minggu, 20 Jun 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan
Rekomendasikan Izin Agen E-Warung Dicabut

Dinas Sosial Kabupaten Jombang Temukan Masalah Penyaluran di 13 KPM

Terkait Penggantian Komoditas Program BPNT

08 Mei 2021, 11: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Hari Purnomo Kepala Dinas Sosial Jombang

Hari Purnomo Kepala Dinas Sosial Jombang

Share this      

JOMBANG – Penulusuran yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Jombang terkait dugaan penggantian komoditas program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari ayam ke minyak goreng kemasan di Desa Glagahan, Kecamatan Perak menemukan titik terang. Tim menemukan 13 KPM menerima bantuan tak sesuai pedoman yang ditetapkan Kementerian Sosial RI.

Kepala Dinsos Jombang, Hari Purnomo menerangkan, usai menerima pengaduan terkait dugaan penggantian komoditas bantuan ayam  ke minyak goreng kemasan, pihaknya langsung menerjunkan tim. Hasilnya, ditemukan sedikitnya 13 KPM (keluarga penerima manfaat) yang penyalurannya diduga menabrak pedum. ”Jadi setelah kami tindaklanjuti, ada 13 KPM yang menerima. Ada yang diganti gula dan minyak goreng,’’ terangnya.

Sesuai dengan pedoman umum (Pedum) program sembako perubahan I tahun 2020, tindakan tersebut dilarang. Selain mendata identitas ke-13 KPM, pihaknya juga menelusuri hingga ke agen e-warong di desa setempat. Sebagai tindak lanjut, pihaknya sudah berkirim surat ke BNI 46 Cabang Jombang terkait temuan tersebut dan merekomendasikan izin agen e-warong yang menjual gula dan minyak kemasan dicabut. ”Kami sudah mengirim surat ke BNI untuk dilakukan evaluasi. Namun keputusan tetap ditangani BNI. Kami di dinas sosial sebatas melakukan evaluasi dan monitoring,’’ papar dia.

Baca juga: Bulan Seribu Bulan

Hari berharap kejadian seperti tidak terulang lagi ke depan. Dia pun mewanti-wanti agen agar dalam menyalurkan BPNT memperhatikan pedoman dan prosedur yang berlaku.

Ia juga mengingatkan seluruh pendamping agar memantau dan mengawasi penyaluran program sembako BPNT setiap bulannya. ”Harapan kami ke depan penyaluran BPNT atau program sembako ini berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ada,’’ tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Perak Widiono selaku tikor kecamatan membenarkan telah menerima surat tembusan dari dinas sosial terkait hasil evaluasi penyaluran BPNT di wilayahnya. ”Benar, kami telah menerima surat tersebut. Surat tersebut diserahkan dari kabupaten tanggal 28 April. Namun baru tadi ada di meja saya. Kemudian pukul 12.30 saya disposisi untuk ditindaklanjuti,’’ ujar dia.

Menurutnya, dalam waktu dekat ia akan mengadakan rapat koordinasi dengan forpimcam Perak. Termasuk kepala desa Glagahan menindaklanjuti surat tersebut. ”Jadi surat tersebut kan ditujukan untuk pimpinan BNI 46, dan kami sebagai tembusan,’’ papar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Desa Glagahan, Kecamatan Perak diduga menabrak pedum (pedoman umum). Itu setelah KPM menerima komoditas tak sesuai pedoman yang ditetapkan Kementerian Sosial RI.

M, salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Glagahan merasa ada yang janggal dengan penyaluran BPNT di wilayahnya. Salah satunya adanya penggantian salah satu jenis komoditas yang diterima KPM. ”Ya, kemarin dapat minyak goreng dua plastik (liter). Katanya pengganti ayam,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Dalam pedum juga disebutkan BPNT tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, makanan kaleng, mie instan dan pangan lainnya termasuk rokok dan pulsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Hari Purnomo juga mengaku belum menerima laporan terkait hal itu. ”Saya telusuri dulu informasinya. Namun setahu saya minyak goreng dan gula pasir tidak boleh sesuai pedum,’’ jelas dia.Dia mengaku akan segera melakukan langkah-langkah evaluasi kepada agen penyalur. ”Secepatnya kami akan bergerak menindaklanjuti,’’pungkasnya.

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP