alexametrics
Sabtu, 15 May 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Terkait LKPj Bupati Tahun 2020, Dewan Beri 78 Rekomendasi

05 Mei 2021, 11: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang

Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang

Share this      

JOMBANG – Kalangan DPRD Jombang banyak merekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang, tahun anggaran 2020. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya 78 rekomendasi yang diberikan ke pemerintah.

Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang mengatakan, rekomendasi yang diberikan ituberisi catatan strategis dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pemerintahan ke depan yang lebih baik. ”Rekomendasi ini sudah kami berikan ke bupati,” ujarnya.

Dari 78 rekomendasi itu di antaranya, aparatur pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih lemah. Hal ini punya dampak negatif, terutama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemkab Jombang. ”Salah satu contoh masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pengusaha dalam mematuhi peraturan perundangan,” kata dia.

Baca juga: Berkarat, Tandon Cuci Tangan Tak Terawat

Semisal yang paling nyata saat ini masih banyak ditemukan keberadaan toko modern bodong yang beroperasi. Termasuk berdirinya bangunan menara telekomunikasi tanpa izin bahkan sudah beroperasi bertahun-tahun, termasuk pengusaha galian yang beroperasi tanpa izin.

”Hal ini adalah indikator yang kurang baik dan bahkan cenderung terjadi stigma di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya. Pemkab sangat serius dalam mengoptimalkan segala sumberdaya yang ada untuk kepentingan pembangunan. Bukan itu saja, dalam rangka pengelolaan aset daerah, dewan melihat pemerintah terlihat kurang optimal.

Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penyerobotan tanah milik pemkab. Selain itu, dalam rekomendasi juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat yang peduli terhadap tata kelola BLUD RSUD. Termasuk masukan dari pejabat internal di lingkup BLUD RSUD Jombang, agar segera ada pergantian direktur yang sudah bertahun-tahun.

”Karena terlalu lama sepanjang sejarah. Ini berdasar masukan yang kami terima, karyawan dan pejabat internal RSUD, meminta ada penyegaran dan pergantian direktur, dan meminta ada warna baru agar situasinya lebih kondusif,” terangnya.

Dia menyebut, rekomendasi tersebut berawal hasil masukan dari semua Fraksi di DPRD Jombang. ”Jadi dikumpulkan menjadi satu, adapun bentuk rekomendasinya kita serahkan ke Bupati Jombang,” pungkas Mas’ud.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP