alexametrics
Sabtu, 15 May 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dewan Soroti Maraknya Tower dan Minimarket Ilegal

Terkait Rekomendasi LKPJ Bupati 2020

03 Mei 2021, 20: 13: 57 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang

Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang

Share this      

JOMBANG – DPRD Jombang menggelar paripurna penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang tahun anggaran 2020 Jumat (30/4) malam. Sedikitnya ada 78 rekomendasi yang diberikan.

Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang mengatakan, rekomendasi yang diberikan DPRD berisi catatan strategis dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan ke depan untuk pemerintahan yang lebih baik. ”Rekomendasi ini sudah kami berikan ke bupati,” ujarnya kemarin.

Dari 78 rekomendasi yang diberikan di antaranya, masih  lemahnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya cukup punya dampak negatif kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang. ”Salah satu contoh masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan  para pengusaha dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada dalam melakukan kegiatan usahanya,” katanya.

Baca juga: MEMAKNAI DAN MENJAGA IBADAH PUASA RAMADAN

Semisal yang paling nyata di antaranya masih banyak ditemukan keberadaan toko modern bodong yang beroperasi, berdirinya bangunan Menara Telekomunikasi tanpa Izin bahkan sudah beroperasi bertahun-tahun, pengusaha galian yang beroperasi tanpa Izin dan masih banyak lainnya. ”Hal ini adalah indikator yang kurang baik dan bahkan cenderung akan terjadi stigma di tengah-tengah masyarakat akan keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dalam rangka pengelolaan aset daerah , dewan melihat pemerintah juga terlihat kurang optimal hal demikian dibuktikan dengan terjadinya dugaan penyerobotan tanah milik pemerintah daerah yang digunakan sebuah yayasan yang terjadi bertahun-tahun. ”Demikian juga polemik yang terjadi terhadap aset daerah di Simpang Tiga yang tak kunjung ada tanda-tanda kejelasan, hal ini akan menjadi preseden buruk jika tidak segera terselesaikan dengan baik tentunya kerugian secara ekonomi adalah nyata adanya,” bebernya.

Selain itu, mempertimbangkan masukan dari masyarakat yang peduli terhadap tata kelola BLUD RSUD, dan masukan dari pejabat internal di lingkungan BLUD RSUD, agar ada pergantian direktur RSUD. ”Dikarenakan sudah terlalu lama dan terlama sepanjang sejarah direktur RSUD Jombang sekarang. Ini berdasarkan masukan yang kami terima, karyawan dan pejabat internal RSUD, meminta ada penyegaran dan pergantian direktur, dan meminta ada warna baru agar situasinya kondusif,” terangnya.

Dikatakannya, rekomendasi ini merupakan masukan-masukan dari semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jombang. ”Jadi ini dikumpulkan jadi satu untuk bentuk rekomendasi yang diserahkan Bupati Jombang,” pungkasnya.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP