alexametrics
Sabtu, 15 May 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Mencoreng Nama Pemkab, Dorong Bupati Jatuhkan Sanksi

Terkait Surat Permohonan THR ke Pengusaha

03 Mei 2021, 20: 09: 52 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Sholikhin Ruslie

Sholikhin Ruslie

Share this      

JOMBANG – Meski sudah mendapat teguran tertulis dari bupati, kebijakan pemerintah Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang meminta THR/parsel ke pengusaha tak luput dari perhatian pemerhati publik. Dikatakan perbuatan tersebut sudah mencoreng nama pemkab.

’’Menurut saya teguran tertulis sudah cukup, tapi kalau bisa selain sanksi itu juga perlu ada tindakan lain,’’ kata Sholikhin kepada Jawa Pos Radar Jombang Minggu (2/5) kemarin.

Dikatakan, selain sanksi teguran tertulis, dia juga meminta bupati memberi sanksi tegas. Dengan harapan kejadian serupa tak terulang kembali. ’’Misalnya di rolling (mutasi, Red) biar mental seperti itu tidak menular ke aparatur (ASN, Red) yang lain. Dan ada efek psikologis dari yang bersangkutan,’’ imbuh dia.

Baca juga: Dispendukcapil Jombang Teken MoU dengan Kemenag dan PA Jombang

Bukan tanpa alasan, sebab menurut Sholikin sanksi dengan hanya memberi teguran bakal diangap enteng. ’’Kalau hanya teguran lisan atau tertulis tidak ada tindakan lain akan disepelekan dan tidak optimal sebagai sebuah pelajaran bagi yang lain,’’ sambung Sholikin.

Disinggung terkait surat yang sebelumnya dikirim ke sejumlah pengusaha menurut dia, bisa masuk ranah pemerasan. ’’Jadi lebih tepatnya itu pemerasan, kalau gratifikasi yang poinnya inisiatif yang memberi. Kalau pemerasan ini yang punya inisiatif yang minta diberi,’’ jelas salah satu dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya ini.

Karena itu melihat kejadian itu, dia berharap bupati segera mengambil sikap. ’’Ya mensosialisaikan kepada OPD dan camat agar hal itu tidak terulang,’’ pungkas Sholikin.

Senada, direktur lingkar indonesia untuk keadilan (LinK) menyesalkan beredarnya surat permohonan THR.

”Tentu saya prihatin keluarnya surat permintaan Lurah Jombatan yang meminta parcel atau THR,” ujar Aan Anshori kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

 Kendati demikian, dirinya tidak sepenuhnya menyalahkan lurah tersebut. Dikarenakan, dari klartifikasi yang dilakukan ia hanya menjalankan prosedur administrasi saja. ”Untuk mendapat sumbangan dari toko-toko mengirimkan surat,” katanya. Padahal, ironisnya hal itu sudah melanggar hukum dan tidak diperkenankan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan hal seperti itu. Karena itu, sama saja dengan gratifikasi. ”Saya kira banyak ASN yang berfikiran hal itu tidak melanggar hukum,” katanya.

Menurut Aan, seharusnya ini menjadi catatan penting dari bupati maupun wakil bupati. Karena, masih banyak anak buahnya yang tidak mengetahui tindakan yang masuk gratifikasi, praktik korupsi dan lain sebagainya. ”Jadi saya mendorong bupati atau wakil bupati untuk menggelorakan pendidikan anti korupsi. Sehingga ASN bisa mengetahui ini yang masuk ranah korupsi dan sebaliknya,” terangnya. Tidak hanya itu, bupati dan wakil bupati juga harus memberikan teladan yang baik ke anak buahnya. ”Dengan begitu ASN juga bisa mengikuti teladan dari pimpinannya tersebut,” pungkas Aan.

Sorotan keras juga datang dari kalangan dewan. Para wakil rakyat mendorong bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menindaklanjuti serius permasalahan ini. ”Hal itu sangat disayangkan sekali terlebih lagi saat ini masa pandemi,” ujar Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang kemarin.

Dirinya mengungkapkan, di masa pandemi, tentu banyak usaha yang mengalami kesulitan. Sehingga, tindakan yang dilakukan Pemerintahan Jombatan sangat tidak dibenarkan. ”Kalau pengusaha sendiri yang memberikan atas sukarela sendiri tidak masalah. Tapi ini masak meminta,” katanya. Ia juga mengungkapkan, padahal oknum lurah dan para pegawainya sudah mendapat dari negara.

Politisi PKB ini mengungkapkan, tentu harus dilakukan penindakan agar hal ini tidak terulang kembali. Kendati demikian, pihaknya tidak mengintervensi bupati untuk memberikan memberi sanksi. ”Tentu bisa dilakukan mutasi, tapi kami tidak ingin mengintervensi bupati sanksi apa yang diberikan nantinya. Tentu bupati sudah mengetahui,” tegasnya.

Dirinya juga menghimbaukan, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali kedepannya. Karena hal ini sangat tidak dibenarkan. Terlebih lagi yang meminta PNS. ”Jangan sampai hal ini terulang lagi kedepannya. Dan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua,” pungkas Kartiyono.

Seperti diberikatakan sebelumnya, kebijakan Pemerintah Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang meminta tunjangan hari raya (THR)/parsel ke sejumlah pengusaha di wilayanya direspons Bupati Mundjidah Wahab. Orang nomor satu di pemkab sudah melakukan investigasi dan memberikan teguran tertulis kepada oknum lurah. ”Tadi malam (29/4) langsung saya panggil semua. Pak Camat Kota Jombang dan Kepala BKD saya perintahkan agar meminta yang bersangkutan menarik surat THR itu,’’ ujar dia ditemui usai rapat di ruang Bung Tomo, kemarin (30/4).

Bupati menambahkan, dari penyampaian lurah, belum ada satupun pemilik toko atau usaha yang menerima surat edaran mengirim parsel. Meski begitu, terhadap Lurah Jombatan sudah diberikan sanksi berupa teguran tertulis. ”Informasi belum ada barang yang diterima. Tapi nanti biar badan kepegawaian yang melakukan investigasi itu maksudnya apa. Yang jelas surat teguran secara tertulis sudah kita kirimkan dan ini sudah kita berikan,” pungkasnya singkatnya.

(jo/yan/fid/jif/JPR)

 TOP