alexametrics
Sabtu, 15 May 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Segel Tower Ilegal setelah Bangunan Berdiri

Pengawasan Pemkab Dipertanyakan

23 April 2021, 08: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

DISEGEL: Petugas Satpol PP akhirnya menyegel bangunan tower ilegal usai pengerjaan hampir tuntas.

DISEGEL: Petugas Satpol PP akhirnya menyegel bangunan tower ilegal usai pengerjaan hampir tuntas.

Share this      

JOMBANG – Aksi Satpol PP menyegel bangunan tower baru  di Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito (21/4) tak luput dari sorotan publik. Yang menilai lemahnya pengawasan dan penindakan pemkab kepada pengembang tower bodong.

”Tower sudah selesai dibangun baru disegel, itupun sebetas dipasang plakat. Lantas selama ini pengawasan yang dilakukan pemkab seperti apa, kok bisa kecolongan,” tegas Nurrohman aktivis LSM Pos Paham.

Dia pun menyinggung peran satgas perizinan yang dikatakan sudah terbentuk. ”Kinerja satgas seperti apa. Seharusnya mereka kan langsung bergerak mencari data-data kegiatan yang tidak mempunyai izin,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Baca juga: Lagi, PPKM Mikro Diperpanjang

Dikatakannya, dibentuk maupun tidak dibentuknya satgas, penindakan hanya sebatas pemberian plang larangan saja tidak lebih. Bahkan, setelah mempunyai izin plang tersebut dilepas. ”Kan sama saja seperti kemarin pada waktu tidak mempunyai tim. Sekarang dibentuk tim penindakan juga sama saja tidak berbeda,” katanya.

Menurutnya, jika sikap pemkab tidak berani tegas menindak pengembang tower nakal, tentu tidak ada efek jera. ”Kalau tindakannya hanya seperti itu, tentu tidak ada efek jera. Pelanggaran akan terus terjadi, karena memang tidak ada tindakan tegas yang diberikan, toh ujung-ujungnya mereka bisa mengurus izin meski sejak awal pembangunanya menabrak aturan,” bebernya.

Lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Parahnya lagi seolah sudah menjadi budaya bahwa mendirikan bangunan di Kabupaten Jombang tidak perlu bingung ngurus izin. ”Karena ujung-ujungnya nanti juga bisa keluar izin. Kalau seperti ini kan sama saja tidak ada pemerintahan. Pengusaha akan meremehkan, apalagi tidak ada tindakan tegas dari pemkab,” tegasnya.

Rohman juga menyinggung terkait kewenangan bupati. Meski secara kewenangan sudah didelegasikan ke dinas, namun bupati tetap memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan. ”Terkait karut-marutnya permasalahn perizinan di Jombang bupati tentu juga tahu, sebab dinas punya kewajiban membuat pelaporan secara berkala ke bupati,” tegasnya.

Lebih lanjut Rahman menerangkan, dalam Peraturan Bupati Jombang  Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku ketentuan, setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB. ”Termasuk dalam hal ini kegiatan pembangunan tower, minimarket, pabrik dan kegiatan lainnya,” terangnya.

Selain itu juga mengatur tentang sanksi. Bagi wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3  kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar. ”Aturan ini jelas mengikat. Kalau yang sudah punya izin saya bisa dicabut, bisa dirobohkan, artinya yang belum mengurus izin, tidak bayar retribusi kok aman-aman saja berdiri dan beroperasi. Lagi-lagi problemnya di wilayah komitmen penindakan,” tegasnya.

Berkaitan dengan urusan perizinan juga telah diterbitkan Perbup Nomor 4 tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salah satunya terkait penyelenggaran perizinan IMB, IPR dan Izin lokasi dan izin-izin lainnya didelegasikan ke DPMPTSP. Bisa juga dibentuk tim teknis yang anggotanya dari OPD terkait.

Sesuia ketentuan di pasal 10, OPD teknis terkait penyelenggaraan perizinan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan teknis serta pengawasan ketaatan terhadap perizinan sesuai tugasnya dan berkoordinasi dengan dinas. ”Selama ini yang kita pertanyakan fungsi pengawasan dan pembinaan tidak jelas. padahal dalam ketentuannya sudah jelas diatur,” tegasnya.

Sebelumnya, Achmad Sholikhin Ruslie salah satu pakar hukum menyesalkan sikap pemkab yang tak kunjung berani mengambil tindakan tegas menyikapi maraknya tower ilegal. ”Kalau saya melihat persoalan terkait tower, sebenarnya persoalan yang lebih utama bukan pada pemasukan PAD, tapi lebih dari itu adalah penegakan aturan dan wibawa pemerintah,” tegasnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP