alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Pembangunan Tower Baru di Jogoroto Disoal

Izin Belum Lengkap, Tower Sudah Dibangun

08 April 2021, 08: 20: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

KIAN MARAK: Aktivitas pembangunan tower baru ditemukan di Dusun Kalianyar, Desa/Kecamatan Jogoroto. (7/4). Pergerjaan sudah berjalan dua pekan meski izin belum lengkap. Tidak ada penindakan dari petugas.

KIAN MARAK: Aktivitas pembangunan tower baru ditemukan di Dusun Kalianyar, Desa/Kecamatan Jogoroto. (7/4). Pergerjaan sudah berjalan dua pekan meski izin belum lengkap. Tidak ada penindakan dari petugas.

Share this      

JOMBANG – Pembangunan menara telekomunikasi ilegal kian marak di Jombang. Kali ini ditemukan di Desa/Kecamatan Jogoroto. Hingga kemarin aktivitas pengerjaan tower masih belangsung meski izin belum lengkap. Sebelumnya pembangunan tower ilegal juga ditemukan di Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno dan di Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung.

Seperti pantauan Rabu (7/4) kemarin, pembangunan tower berada di area dekat lapangan desa setempat tak jauh dari kantor Desa Jogoroto.

Terlihat sejumlah pekerja tengah sibuk menyelesaikan pembangunan tower. Sebagian besar material rangka tower sudah berdiri hingga puluhan meter tingginya. Beberapa pekerja terlihat sibuk mengerjakan bagian pagar tower termasuk pondasi.

Baca juga: Bupati Hj Mundjidah Wahab Terima Penghargaan Gubernur

Di lokasi juga belum terlihat aliran listrik terpasang. Huda, salah satu warga sekitar membenarkan aktivitas pembangunan tower. ’’Pastinya saya tidak hafal kapan, tapi memang baru dibangun,’’ terangnya.

Diakui, dibangunnya tower itu berada di dekat lapangan desa setempat. ’’Kabarnya kemarin tower dekat sekolah itu ada yang dibongkar. Diganti atau apa, terus bangun baru di situ,’’ imbuh dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kades Jogoroto Sodirin membenarkan terkait aktivitas pembangunan tower di wilayahnya. Bahkan dari pihak provider sudah berkoordinasi dengan desa lantaran tanah yang ditempati tower merupakan tanah kas desa. ”Dari pihak tower sudah koordinasi ke desa,” terangnya, kemarin.

Dikatakan, untuk penggunaan aset tanah kas desa, pihak provider disebutnya siap membayar uang sewa dengan besaran tertentu. ”Itu rencana disewa sampai 10 tahun, kurang lebih nilai sewanya Rp 200 juta dan masuk ke kas desa. Tapi sementara masih dibayar DP 30 persen saja,” bebernya.

Disinggung terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan tower, dikatakan sudah diselesaikan pihak provider. ”Memang ada beberapa lapak PKL yang terdampak, tapi sudah dapat kompensasi,” bebernya.

Dia menambahkan, pengerjaan sudah berlangsung sekitar dua pekan. Terkait proses izin, dia pun kurang tahu persis. ”Kalau dari kami kemarin sampai di notaris sudah,” singkatnya.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang memastikan pembangunan tower di Desa/Kecamatan Jogoroto belum mengantongi izin lengkap. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP Jombang, untuk melakukan penutupan. ”Untuk bangunan masih dalam proses. Saat ini masih izin lingkungan saja,” ujar Ilham Hero Koentjoro Kepala DPMPTSP Jombang, kemarin.

Dirinya mengungkapkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembangunan harus segera dihentikan terlebih dahulu sebelum mengantongi izin yang lengkap. ”Ya harus berhenti tidak boleh dilanjutkan,” tegasnya.

Selain itu, Ilham juga memastikan untuk tower baru yang tidak mempunyai izin, tidak bisa beroperasi. Saat ini PLN sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas sebelum melakukan pemasangan listrik. ”Jadi tidak bisa langsung operasional, karena mereka (PLN, Red) sudah melakukan koordinasi,” terangnya.

Ia menambahkan, pihak pengusaha juga harusnya taat peraturan. Jangan sampai melakukan pembangunan di luar ketentuan. ”Ini sudah berulang kali kami sampaikan. Jangan sampailah pengusaha melanggar aturan. Jangan sampai membuat kita repot,” katanya.

Padahal, lanjut Ilham, untuk proses pengurusan izin saat ini sudah sangat mudah dan cepat. ”Saya juga heran kenapa pengusaha tidak mengurus izinnya terlebih dahulu,” tegasnya.

Adanya pembangunan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP Jombang untuk melakukan penutupan. ”Ya tentu kita akan koordinasikan dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan,” pungkas Ilham.

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP