alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Agendakan Pemeriksaan Ketua Poktan

Terkait Penyidikan Kasus Pupuk Subsidi

08 April 2021, 08: 05: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Agendakan Pemeriksaan Ketua Poktan

Share this      

JOMBANG – Penyidikan kasus dugaan penyimpangan pupuk subsidi yang menjerat Solahudin, 55, pengurus KUD Sumber Rejeki Mojoagung sebagai tersangka terus berjalan. Penyidik masih terus mendalami pemeriksaan saksi-saksi.

”Masih lanjut proses penyidikan. Seminggu ini kita lakukan pemeriksaan sejumlah saksi,” terang  Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Muhamad Salahuddin, kemarin.

Salahuddin mengatakan, usai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pihaknya masih perlu mendalami pemeriksaan sejumlah saksi. ”Kemarin kita sudah periksa saksi dari unsur PPL dan dari petani,” terangngnya.

Baca juga: Bupati Dorong Kades Kreatif dan Inovatif Membangun Desa

Beberapa saksi lain juga sudah dijadwalkan menjalani pemeriksaan. ”Untuk saksi lain, masih ada sejumlah petani lagi serta dari ketua poktan(kelompok tani),” bebernya.

Setelahnya pemeriksaan saksi dari poktan tuntas, pihaknya juga akan mengagendakan pemeriksaan saksi dari dinas terkait. ”Nanti juga saksi dari dinas juga kita mintai keterangan,” singkatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidikan kasus dugaan penyimpangan pupuk subsidi memasuki babak baru. Penyidik kejaksaan menetapkan Solahudin, 55, pengurus KUD Sumber Rejeki, Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung sebagai tersangka. Atas perbuatannya, diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 431 juta.

Penyidik menemukan bukti kuat indikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oknum pengurus KUD ini. Dia diduga telah dengan sengaja memalsukan dokumen kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Mojoagung pada 2019. Sebagai pengurus koperasi, Solahudin diduga memanipulasi data serta pemalsuan tanda tangan dan juga penggelembungan pupuk subsidi dalam RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok).

Akibat perbuatannya ini, jatah pupuk untuk wilayahnya berlebih hingga memiliki stok sisa pupuk. Sisa pupuk subsidi disalahgunakan tersangka untuk keperluan lain di luar ketentuan. Dari hitungan sementara, negara dirugikan hingga Rp 431 juta.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik belum melakukan penahanan. Penyidik menjeratkan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP