alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Bangun Dulu, Urus Izin Belakangan

08 April 2021, 08: 00: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

KIAN MARAK: Aktivitas pembangunan tower baru ditemukan di Dusun Kalianyar, Desa/Kecamatan Jogoroto. (7/4). Pergerjaan sudah berjalan dua pekan meski izin belum lengkap. Tidak ada penindakan dari petugas.

KIAN MARAK: Aktivitas pembangunan tower baru ditemukan di Dusun Kalianyar, Desa/Kecamatan Jogoroto. (7/4). Pergerjaan sudah berjalan dua pekan meski izin belum lengkap. Tidak ada penindakan dari petugas. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG - Maraknya bangunan tower bermasalah di Kabupaten Jombang mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Nurrohman aktivis LSM Pos Paham menyesalkan lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan pemkab terhadap pengembang tower nakal. Padahal pemkab punya kewenangan mutlak menindak.

”Kan kasus di lapangan banyak kita temukan. Bangunan berdiri dulu, baru urus izin kemudian. Termasuk beberapa bangunan tower banyak yang seperti itu,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Lebih lanjut Rahman menerangkan, dalam Peraturan Bupati Jombang  Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku ketentuan, setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB. ”Termasuk dalam hal ini kegiatan pembangunan tower, minimarket, pabrik dan kegiatan lainnya,” terangnya.

Baca juga: Berkas Dua Tersangka Sudah P21

Selain itu juga mengatur tentang sanksi. Bagi wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3  kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar. ”Aturan ini jelas mengikat. Kalau yang sudah punya izin saya bisa dicabut, bisa dirobohkan, artinya yang belum mengurus izin, tidak bayar retribusi kok aman-aman saja berdiri dan beroperasi. Lagi-lagi problemnya di wilayah komitmen penindakan,” tegasnya.

Berkaitan dengan urusan perizinan juga telah diterbitkan Perbup Nomor 4 tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salah satunya terkait penyelenggaran perizinan IMB, IPR dan Izin lokasi dan izin-izin lainnya didelegasikan ke DPMPTSP. Bisa juga dibentuk tim teknis yang anggotanya dari OPD terkait.

Sesuia ketentuan di pasal 10, OPD teknis terkait penyelenggaraan perizinan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan teknis serta pengawasan ketaatan terhadap perizinan sesuai tugasnya dan berkoordinasi dengan dinas. ”Selama ini yang kita pertanyakan fungsi pengawasan dan pembinaan tidak jelas. padahal dalam ketentuannya sudah jelas diatur,” tegasnya.

Lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Parahnya lagi seolah sudah menjadi budaya bahwa mendirikan bangunan di Kabupaten Jombang tidak perlu bingung ngurus izin. ”Karena ujung-ujungnya nanti juga bisa keluar izin. Kalau seperti ini kan sama saja tidak ada pemerintahan. Pengusaha akan meremehkan, apalagi tidak ada tindakan tegas dari pemkab,” tegasnya.

Rohman juga menyinggung terkait kewenangan bupati. Meski secara kewenangan sudah didelegasikan ke dinas, namun bupati tetap memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan. ”Terkait karut-marutnya permasalahn perizinan di Jombang bupati tentu juga tahu, sebab dinas punya kewajiban membuat pelaporan secara berkala ke bupati,” tegasnya.

Dia pun menyinggung terkait empat bangunan tower yang sebelumnya disegel Satpol PP karena berdiri dan beroperasi bertahun-tahun tanpa izin. ”Tapi di lapangan tentu tidak ada efek jera sama sekali. Sudah disegel tapi masih bisa beroperasi kan sama saja bohong, ini malah kabarnya yang tiga tahu-tahu izinnya sudah keluar. Hal seperti ini patut dievaluasi serius, sehingga ke depan tidak terus terulang,” singkatnya.

Sebelumnya, Achmad Sholikhin Ruslie salah satu pakar hukum menyesalkan sikap pemkab yang tak kunjung berani mengambil tindakan tegas menyikapi maraknya tower ilegal. ”Kalau saya melihat persoalan terkait tower, sebenarnya persoalan yang lebih utama bukan pada pemasukan PAD, tapi lebih dari itu adalah penegakan aturan dan wibawa pemerintah,” tegasnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Menurutnya, jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut, tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemkab sendiri. ”Masyarakat pastinya sudah bisa menilai sendiri,” tegasnya.

Dikatakan, sebuah pemerintahan akan berjalan baik jika aturan ditegakkan. Termasuk dalam hal ini dalam menyikapi bangunan tower tak berizin. Menurutnya, aturan seperti perda IMB dan perda pengendalian menara telekomunikasi juga dibuat tidak gratis termasuk korps penegaknya juga dibayar dari uang negara. ”Masalah penyelesaian tower saya pikir konsepnya kurang bagus, mulai tim sudah nggak jelas, lalu apa yang akan dilakukan juga kelihatan kebingungan,” tandasnya.

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP