alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dewan Segera Klarifikasi ke DPMD

07 April 2021, 09: 57: 35 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang

Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang

Share this      

JOMBANG - Amburadulnya proyek pembangunan di desa-desa yang bersumber dana dari bantuan keuangan (BK) khusus APBD 2020 mendapat respons dari Komisi A DPRD Jombang. Komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan akan segera meminta klarifikasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang.

”Ya kita tunggu perkembanganya seperti apa,” ujar Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang kemarin. Politisi PKB ini menegaskan, banyak yang harus diklarifikasi ke dinas. Apakah, molornya pembangunan ini dikarenakan pencairan dana yang terlalu mepet akhir tahun atau memang penerima bantuan yang tidak siap.”Itu sumber BK-nya juga harus ditelisik. Ya apapun alasannya, seharusnya tidak dibenarkan hal seperti itu terjadi,” katanya.

Diungkapkannya, seharusnya setiap usulan memang harus benar-benar dibarengi dengan perhitungan dan analisis kebutuhan. ”Jadi apabila bangunan tidak tuntas harus ada analisis kebutuhan yang benar-benar terukur. Sehingga hal-hal ini bisa dihindari,” terangnya.

Baca juga: Jelang Ramadan, Polisi Amankan 88 Preman

Hanya saja, dirinya heran juga dengan pemerintah desa yang belum menuntaskan pembangunannya. Padahal ini sudah melewati tutup buku anggaran 2020 bahkan sudah ganti tahun. ”Sampai bulan April ini kenapa bisa,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Karut-marutnya program bantuan keuangan (BK) khusus juga ditemukan di wilayah Kecamatan Ngoro. Pembangunan gedung PKK Desa Pulorejo belum tuntas 100 persen. Terlihat bangunan yang dikerjakan menggunakan anggaran dari BK 2020 belum terpasang atap.

Seperti pantauan koran ini kemarin, kondisi bangunan masih berantakan. Terlihat sisa-sisa material proyek masih berserakan. Terlihat bangunan belum terpasang atap.

Selain itu,  kondisi lantai, jendela dan pintu juga belum tuntas dikerjakan. Bahkan, bagian dinding masih berupa bata merah yang belum terlapisi. Di lokasi, juga tidak ditemukan papan proyek.

Saat dikonfirmasi, Kop Mustoko, Kepala Desa Pulorejo menerangkan, pembangunan gedung PKK menggunakan anggaran BK APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 125 juta. ”Itu dilaksanakan tahun 2020 kemarin, menggunakan anggaran BK,” ungkapnya.

Selain, di sejumlah desa lainnya, realisasi bantuan keuangan khusus APBD 2020 juga tak luput dari permasalahan. Di antaranya  masa pengerjaan melewati tahun anggaran, termasuk beberapa pengerjaan proyek gedung juga mangkrak alias belum bisa difungsikan.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP