alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Pencairan BK Khusus 2020 Dipaksakan

07 April 2021, 09: 50: 13 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Achmad Sholikhin Ruslie

Achmad Sholikhin Ruslie

Share this      

JOMBANG - Karut-marutnya pelaksanaan program bantuan keuangan (BK) khusus APBD 2020 di desa-desa tak luput dari perhatian publik. Yang menilai kebijakan pemkab cenderung dipaksakan tanpa dan menunjukkan perencanaan yang lemah.

”Anggaran sebesar itu dicairkan mepet akhir tahun, kelihatan sekali kebijakan yang dipaksakan dan terkesan perencanaannya tak matang,” terang Achmad Sholikhin Ruslie, salah satu praktisi hukum.

Dia menambahkan, kalau dilihat dari bentuk kegiatan, sebagian besar untuk pembangunan fisik. Sementara anggaran baru cair pertengahan Desember, tentu di lapangan akan rentan muncul masalah. ”Bisa dibayangkan, kalau mengacu tahun anggaran, harusnya akhir Desember pengerjaan fisik sudah finishing, sudah harus mempersiapkan SPJ, ini malah yang terjadi akhir Desember anggaran baru cair, baru dikerjakan. Ya wajar di lapangan pelaksanaannya kacau,” imbuhnya.

Baca juga: PTM Terbatas, Terapkan Prokes Ketat

Dia pun mendorong pemkab segera mengambil langkah-langkah solutif, khususnya inspektorat.”Ini bentuk penganggaran yang tidak efektif. Seharusnya yang berwenang pertama inspektorat yang harus cari apa sebabnya. Sekarang sudah terjadi seperti ini, seharusnya  inspektorat yang harus segera turun tangan, biar tidak berlarut-larut,” bebernya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada hal serius yang melatarbelakangi munculnya permasalahan ini. Sehingga menjadi perhatian aparat penegak hukum. ”Itu tugas dari inspektorat untuk mencari solusi terbaik. Jangan sampai kalah dulu dengan kejaksaan nanti bisa jadi bomerang untuk semuanya jika ternyata terjadi pelanggaran di sana,” bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sholahudin Hadi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang tak menampik pencairan dana bantuan keuangan (BK) khusus APBD 2020 yang mencapai miliaran rupiah mepet akhir tahun. Salah satunya menunggu verifikasi dan pengesahan dari bupati.

”Kalau terkait anggaran kan itu PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Yang terakhir itu PAK,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Dia menambahkan, PAK waktu itu waktunya mepet. Sementara pengajuan yang masuk harus melalui proses evaluasi ulang. ”Waktu itu mepet, terus kita verifikasi ulang, karena ada beberapa itu proposal dengan tahun lalu sama. Salah satu contoh pengerjaan rabat beton, TPT tempatnya sama, itu perlu dicek lagi, jangan-jangan nanti tempatnya sama. Kalau melanjutkan nggak ada masalah, termasuk bangunan-bangunan kita cek ulang,” imbuhnya.

Selain itu, lamanya proses juga dikarenakan proses verifikasi oleh instansi terkait. ”Kedua itu kan kita minta instansi terkait lakukan verifikasi oleh instansi terkait. Itu kadang-kadang proposal desa kembali satu kali dua kali, itu tergantung desa juga,” bebernya.

Setelah verifikasi selesai, otomatis bisa di proses pencairan di BPKAD. Disinggung alasan pemkab tetap memaksakan pencairan BK tahun anggaran 2020 padahal dari segi waktu sudah mepet akhir tahun, Sholahudin menyebut salah satu mengacu perencanaan. ”Salah satu contoh BK 2021, kita perncanaan kemarin itu, Februari KUA-PPAS dan sebagainya, termsuk yang PAK. Yang PAK biasanya mulai bulan-bulan ini. Nanti tergantung pengesahan juga dari pimpinan,” imbuhnya.

Dikatakan terkait desa-desa penerima program, Sholahudin mengaku tidak hafal, sebab harus mengecek data di kantor. Termasuk keseluruhan jumlah anggaran BK di PAK APBD 2020. ”Itu di SK kan pimpinan. Kan harus masuk di APBD. Di SK kan, baru finishing RAB,” bebernya.

Terkait banyak pengerjaan di lapangan melewati tahun anggaran, Udin tak menampik hal itu terjadi di lapangan. ”Ini tadi saya cek teman-teman sebagian besar sudah selesai SPJnya,” bebernya.

Informasi yang dihimpun, terkait program BK khusus APBD 2020, Bupati Jombang sudah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan khusus bidang sarana prasarana. Keputusan tersebut baru ditetapkan pada 16 November 2020. Sementara pencairan anggaran ke desa baru dilakukan sekitar pertengahan Desember.

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP