alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Berdalih Proses Verifikasi dan Pengesahan Pimpinan

Terkait Program BK APBD 2020

06 April 2021, 08: 00: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Sholahudin Hadi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang

Sholahudin Hadi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang

Share this      

SEMENTARA itu, Sholahudin Hadi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang tak menampik pencairan dana bantuan keuangan (BK) khusus APBD 2020 yang mencapai belasan miliar mepet akhir tahun. Salah satunya menunggu verifikasi dan pengesahan dari bupati.

”Kalau terkait anggaran kan itu PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), yang terakhir itu PAK,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Dia menambahkan, PAK waktu itu waktunya mepet. Sementara pengajuan yang masuk harus melalui proses evaluasi ulang. ”Waktu itu mepet, terus kita verifikasi ulang, karena ada beberapa itu proposal dengan tahun lalu sama. Salah satu contoh pengerjaan rabat beton, TPT tempatnya sama, itu perlu dicek lagi, jangan-jangan nanti tempatnya sama,  kalau menlanjutkan nggak ada masalah, termsuk bangunan-bangunan kita cek ulang,” imbuhnya.

Baca juga: Komisi A dan B Kunker, Tindaklanjuti Tower dan Program Pertanian

Selain itu, lamanya proses juga dikarenakan proses verifikasi oleh instansi terkait. ”Kedua itu kan kita minta instansi terkait lakukan verifikasi oleh instansi terkait. Itu kadang-kadang proposal desa kembali satu kali dua kali, itu tergantung desa juga,” bebernya.

Setelah verifikasi selesai, otomatis bisa di proses pencairan di BPKAD. Disinggung alasan pemkab tetap memaksakan pencairan BK tahun anggaran 2020 padahal dari segi waktu sudah mepet akhir tahun, terlebih anggaran mencapai belasan miliar, Sholahudin menyebut salah satu mengacu perencanaan. ”Salah satu contoh BK 2021, kita perncanaan kemarin itu, Februari KUA-PPAS dan sebagainya, termsuk yang PAK. Yang PAK biasanya mulai bulan-bulan ini. Nanti tergantung pengesahan juga dari pimpinan,” imbuhnya.

Dikatakan terkait desa-desa penerima program, Sholahudin mengaku tidak hafal, sebab harus mengecek data di kantor. Termasuk keseluruhan jumlah anggaran BK di PAK APBD 2020. ”Itu di SK kan bupati. Kan harus masuk di APBD. Di SK kan, baru finishing RAB,” bebernya.

Terkait banyak pengerjaan di lapangan melewati tahun anggaran, Udin tak menampik hal itu terjadi di lapangan. ”Ini tadi saya cek teman-teman sebagian besar sudah selesai SPJnya,” bebernya.

Informasi yang dihimpun, terkait program BK khusus APBD 2020, Bupati Jombang sudah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan khusus bidang sarana prasarana. Keputusan tersebut baru ditetapkan pada 16 November 2020.

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP