alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Sudah Berkirim Surat ke Polres

Terkait Proses Hukum Eks Lurah Kepanjen

06 Maret 2021, 08: 30: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Senen Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP)

Senen Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP)

Share this      

JOMBANG – Sudah ditahannya Maret Yudianto mantan Lurah Kepajen, Kecamatan Jombang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang sementara pemkab belum memberikan sanksi disiplin. Kali ini berkirim surat ke pihak kepolisian. Itu dilakukan sebagai dasar pemberian sanksi.

Senen Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang mengakui, meski satu ASN aktif itu sudah ditahan, sementara belum ada sanksi diberikan. Alasannya, butuh surat resmi penahanan oknum ASN itu. ’’Jadi belum ada, teman-teman baru mengajukan surat ke Polres. Mungkin hari ini (kemarin, Red) dikirim, karena proses awal kan di sana,’’ kata Senen dikonfirmasi Jumat (5/3) kemarin.

Dia menambahkan, setelah pihaknya mengantongi surat resmi terkait penetapan tersangka dan penahanan Maret Yudianto, pihaknya baru bisa melangkah ke penjatuhan sanksi. ’’Kita minta kepastian proses ditahannya, karena yang dipemberitaan tidak bisa kita jadikan acuan (pemberian sanksi, Red). Yang bersangkutan (Maret Yudianto, Red) ini ditahan dan tidaknya. Intinya koordinasi dengan kepolisian terkait status penahanan,’’ imbuh dia.

Baca juga: Berkas Sudah Dikirim ke Kejaksaan

Setelah ada surat resmi itu lanjut Senen, pihaknya baru bisa memberi sanksi. ’’Artinya yang bersangkutan benar-benar ditahan. Baru kita bisa buat surat pemberhentian sementara,’’ sambung Senen.

Lantas bagaimana dengan sanksi disiplin yang akan diberikan? Menurut dia, menunggu hingga inkrah. ’’Kalau sanksi disiplin ini ketika ada kekuatan hukum tetap baru kita berikan. Karena sekarang kan masih proses hukum masih jalan, kita sendiri belum tahu yang bersangkutan ini bisa salah, belum tentu dinyatakan salah juga kan belum tahu,’’ ungkap dia.

Kendati demikian, oknum ASN itu terancam menerima sanksi berat. Itu setelah menilik kasus yang mendera, yakni berkaitan dugaan korupsi. Senen mengakui, secara aturan terdapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat karena kasus tersebut. ’’Diberhentikan tidak dengan hormat ada di UU ASN, yang diancam itu (diberhentikan tidak dengan hormat, Red) dihukum pidana minimal 2 tahun, kegiatannya berencana. Lalu pelanggaran jabatan korupsi itu,’’ pungkas Senen.

Sebelumnya, usai statusnya resmi menjadi tahanan kejaksaan, Maret Yudianto mantan Lurah Kepanjen, Kecamatan Jombang tersangka kasus dugaan penyimpangan hasil sewa aset kelurahan terancam diberhentikan sementara. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang masih menunggu surat resmi sebelum menjatuhkan sanksi disiplin terhadap ASN yang terakhir menduduki posisi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Mojoagung ini.

Senen Kepala BKDPP Jombang mengaku sudah mendapat informasi terkait penetapan eks Lurah Kepanjen sebagai tersangka oleh penyidik kejaksaan. Hanya saja secara formal surat, hingga kini belum sampai di mejanya. ’’Jadi kalau melihat UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN, yang bersangkutan diberhentikan sementara. Karena di ketentuan itu berbunyi di tahan karena melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara,’’ kata Senen dikofirmasi Rabu (3/3).

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP