alexametrics
Selasa, 09 Mar 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pertanyakan DTKS, Komisi D Panggil Dinsos

23 Februari 2021, 08: 30: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

CEK DTKS: Komisi D dan Dinsos berdiskusi seputar akurasi data penerima.

CEK DTKS: Komisi D dan Dinsos berdiskusi seputar akurasi data penerima.

Share this      

JOMBANG – Komisi D DPRD Jombang mempertanyakan pemutakhiran akurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Maklum, data yang biasa digunakan untuk pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) ini masih rancu.

”Masyarakat banyak yang mengeluh. Kenapa yang menerima bantuan hanya orang-orang itu saja,” ujar Erna Kuswati Ketua Komisi D DPRD Jombang kemarin. Menurutnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait nama-nama penerima bantuan selama ini. Keluhan itu bukan tanpa alasan. Sebab, ada beberapa di antara penerima bantuan sudah meninggal dunia.

Bahkan, lanjutnya, status sosial sudah berubah menjadi mampu. Namun, mereka tetap menerima bantuan. Erna menginginkan, semua bantuan dari pemerintah yang diberikan bisa tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. ”Tahun ini harapan kami bantuan yang diberikan pemerintah bisa merata dan tepat sasaran,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya secara khusus menghadirkan Dinsos Jombang untuk mengetahui pemutakhiran akurasi data  tersebut. Bukan hanya itu, terkait penyakuran BPNT juga banyak dikeluhkan masyarakat karena bantuan yang diterima kualitasnya kurang bagus. ”Sehingga ini harus ada perbaikan, agar masyarakat tidak mengeluh,” tegasnya.

Dikonfirmasi hal ini, Hari Purnomo Kepala Dinsos Jombang, menyebut perbaikan DTKS sudah dilakukan sejak akhir tahun kemarin. ”Jadi ada perbaikan data sesuai kondisi riil di lapangan, dengan menggandeng pemerintah desa setempat. Karena yang mengetahui kondisi masyarakat tentu pemerintah desa itu sendiri,” ujar dia.

Saat ini update data terus dilakukan. Update data yang biasanya dilakukan setiap bulan, sekarang setiap minggu. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui kondisi terkini data keluarga penerima manfaat (KPM). ”Kita setiap minggu update data, untuk mengetahui apakah KPM itu sudah mampu, pindah atau bahkan meninggal dunia,” pungkas Hari.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP