alexametrics
Minggu, 28 Feb 2021
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Keluhkan Kebijakan Pemadaman PJU, Belasan PKL Wadul Dewan

18 Februari 2021, 08: 30: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

WADUL: Sejumlah warga mendatangi gedung DPRD Jombang Rabu (17/2) mengeluhkan kebijakan pemadaman PJU di wilayah Jombang kota.

WADUL: Sejumlah warga mendatangi gedung DPRD Jombang Rabu (17/2) mengeluhkan kebijakan pemadaman PJU di wilayah Jombang kota. (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Jombang mendatangi kantor DPRD Jombang kemarin siang (17/2). Mereka mengeluhkan kebijakan pemadaman PJU (penerangan jalan umum) dalam penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jombang.

Pantauan koran ini kemarin, belasan PKL itu mendatangi masing-masing ruang komisi di DPRD Jombang. Belasan pedagang akhirnya ditemui perwakilan anggota Komisi A DPRD Jombang.

Joko Fattah Rochim salah satu perwakilan PKL menyampaikan, kebijakan PPKM tersebut tentu sangat memberatkan, terutama bagi PKL. Salah satu yang keberatan PKL terkait kebijakan pemadaman PJU di wilayah Jombang kota. ”Ini kan juga rawan kejahatan. Terlebih lagi jalan ini rusak tentu sangat membahayakan bagi masyarakat,” katanya.

Dia pun menyoroti kebijakan penerapan PPKM berskala mikro yang dinilai minim sosialisasi. ”Ini tidak ada sosialisasi terlebih dahulu ujug-ujug langsung diberlakukan kebijakan itu,” ujarnya usai menemui dewan kemarin.

Dirinya mengungkapkan, seharusnya pemkab bisa memberi solusi untuk para PKL. Paling tidak memberikan kopensasi kepada para PKL. Sebab dampak pemberlakukan PPKM sangat memberatkan PKL. ”Kita ini harus memberi keluarga kita makan. Apabila tidak ada ganti rugi, maka mau makan apa,” tegasnya. Dia berharap para wakil rakyat bisa meneruskan aspirasi PKL ke Pemkab. ”Sebagai wakil rakyat seharusnya bisa mendukung rakyatnya,” pungkas Fattah.

Sementara Andik Basuki Rachmat Ketua Komisi A DPRD Jombang mengatakan, tadi para PKL mengeluhkan terkait pembatasan kegiatan. ”PKL harus mengakhiri kegiatan jam 8 malam. Tentu memang sangat berdampak sosial pada masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Dirinya menambahkan, selain itu para PKL juga mempertanyakan pemadaman PJU. Padahal PKL pada saat membayar listrik juga menambah biaya untuk membayar PJU. ”Lah ini uangnya dikemanakan. Apabila dimatikan beberapa hari,” terangnya.

Memang menurutnya, kebijakan untuk mematikan PJU bukan satu-satunya solusi untuk penekanan angka Covid-19 di Kabupaten Jombang. ”Bisa pemkab bersama jajarannya melakukan penindakan apabila dirasa ada kerumunan. Tidak perlu sampai melakukan pemadaman lampu,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pemanggilan ke satgas penanganan Covid-19 di Kabupaten Jombang terkait peramasalahan ini. ”Kita akan sampaikan ke pimpinan untuk menjadwalkan pemanggilan ke Satgas Covid-19 Kabupaten Jombang,” pungkas Andik.

Dikonfirmasi terpisah, Hartono, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jombang mengatakan, pemadaman PJU dilakukan atas dasar hasil rapat pada 15 Februari kemarin. Menyusul adanya SE Gubernur terkait penerapan PPKM berskala mikro untuk Kabupaten Jombang. ”Jombang menjadi satu-satunya wilayah yang menjadi zona merah,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sebagai upaya untuk menekan kasus persebaran Covid-19 dilakukan upaya-upaya pencegahan, salah satunya pemadaman PJU. ”PPKM ini diterapkan di seluruh kecamatan yang ada di Jombang. Khusus di Jombang kota lampu PJU dimatikan,” katanya.

Meski saat ini ada tuntutan dari PKL terkait kebijakan tersebut, pihaknya akan tetap melakukan pemberlakuan hingga masa PPKM berakhir yakni tanggal 22 Februari nanti. ”Kebijakan ini merupakan perintah dari Satgas Penanganan Covid-19 Jombang. Kami hanya menjalankan tugas,” terangnya.

Sekda Akhmad Jazuli menambahkan, diberlakukan kebijakan PPKM ini terbukti bisa menekan angka kasus baru di Jombang. ”Ini bisa menurun drastis angka pertumbuhan kasus baru sekarang semakin sedikit. Karena dengan kebijakan ini bisa menekan kerumunan di Jombang,” katanya.

Ia mengungkapkan, kebijakan PPKM dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang. Sehingga, jam 20.00 kegiatan apapun harus tutup mulai dari kafe, minimarket, maupun PKL. ”Untuk wilayah Jombang memang dimatikan PJU. Sedangkan di kecamatan-kecamatan lain tidak. Karena itu sangat rawan,” terangnya.

Tidak hanya itu, semua petugas juga dikerahkan untuk melakukan patroli mulai dari jajaran polsek, koramil di wilayah masing-masing. ”Ini nanti akan diberlakukan hingga tanggal 22 Februari mendatang,” pungkas Jazuli.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP
Artikel Lainya