alexametrics
Selasa, 19 Jan 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Uang Harian Dewan Dipangkas, Dulu Rp 1,2 Juta, Kini Rp 160 Ribu

13 Januari 2021, 08: 10: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi

Share this      

JOMBANG – Pimpinan dan anggota DPRD Jombang tahun ini bersiap gigit jari. Ini setelah uang harian saat melakukan perjalanan dinas dipangkas.

Menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Jika dibandingkan dengan uang saku selama ini menurun lebih dari 75 persen.

Berdasar data yang himpun, dalam setiap kegiatan kunjungan kerja (kunker), setiap anggota akan mendapat jatah uang harian. Untuk anggota biasa, menerima Rp 1,2 juta bila perjalanan dalam provinsi. Sementara luar provinsi, nilai uang saku yang diterima lebih banyak mencapai Rp 2,1 juta.

Berbeda lagi dengan uang yang diterima pimpinan atau ketua, wakil ketua dan sekretaris. Mereka akan menerima lebih besar. Jika luar provinsi sebesar Rp 3 juta dan dalam kota sebesar Rp 1.350.000.

Setelah Perpres 33/2020 itu diberlakukan, maka biaya perjalanan dinas luar provinsi menjadi Rp 410 ribu. Sedangkan uang saku perjalanan dinas dalam kota menjadi Rp 160 ribu.

Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang ketika dikonfirmasi menyebut uang harian perjalanan dinas menjadi perbincangan seluruh anggota dewan dan ASN di seluruh Indonesia. Dalam Perpres tersebut, perjalanan dinas dalam negeri rata-rata dipatok tidak lebih dari Rp 500 ribu. Hanya Provinsi Papua yang diberi batasan maksimal Rp 580 ribu.

”Karena yang terdampak tidak hanya DPRD. Semuanya terdampak mulai dari bupati, wakil bupati, wali kota dan wakilnya serta kepala dinas,” jelasnya. Karena menjadi Peraturan Presiden, maka mau tidak mau harus tetap dijalankan. Seluruh uang harian perjalanan dinas menjadi turun drastis.

”Kita tidak bisa menolak dan berbuat apa-apa,” ungkapnya. Meski begitu, dia meyakini kinerja sebagai wakil rakyat tidak akan terganggu. ”Untuk kinerja tetap bisa maksimal. Karena ini juga untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Mas’ud.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP
Artikel Lainya