alexametrics
Kamis, 28 Jan 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Pemdes Beri Ultimatum Tentang Dampak Pembangunan Jembatan Baru Ploso

12 Januari 2021, 08: 05: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

RETAK: Salah satu warga menunjukkan kondisi tembok rumahnya yang retak diduga dampak pembangunan jembatan baru Ploso.

RETAK: Salah satu warga menunjukkan kondisi tembok rumahnya yang retak diduga dampak pembangunan jembatan baru Ploso. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG - Masrum Kepala Desa Bedahlawak menjelaskan, keluhan warga Dusun Dolok memang terkait dengan pemasangan tiang pancang jembatan baru Ploso. Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi ke pelaksana untuk membayar kompensasi seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya.

”Untuk masalah ini kami hanya sebatas menjebatani antara warga dengan pihak pelaksana,” ujarnya saat dikonfirmasi, siang kemarin (11/1).

Dikatakan, sebelum ada pekerjaan tiang pancang, sudah ada musyawarah dusun antara warga dengan pihak pelaksana pembangunan jembatan Ploso baru.

”Kemarin sebelum pekerjaan, juga sudah dilakukan survei sekitar 30 rumah. Kemudian ada tambahan lagi sekitar 50-60 rumah, saya kurang hafal karena yang melakukan survei perangkat,” katanya. Dari hasil musyawarah itu disepakati pihak pelaksana akan memberi kompensasi.

”Mulai dari ada kerusakan pada saat pemancangan, debu dan kebisingan. Itu diberikan selama dua bulan,” tambah dia. Apabila ada kerusakan parah, maka tidak diganti dengan uang, melainkan diperbaiki dan dikembalikan kondisinya seperti semula. Sebaliknya, bila rumah rusak ringan, maka akan diberi uang kompensasi.

”Kompensasi dampak pemasangan juga dibagi tiga, bergantung jarak rumah. Ring pertama Rp 400 ribu ditambah Rp 100 ribu.

Ring dua Rp 300 ribu ditambah Rp 100 ribu dan ring tiga Rp 200 ribu ditambah Rp 100 ribu,” beber dia. Hanya saja, lanjut Masrum, untuk pembayaran kompensasi hingga sekarang belum dilakukan. Meski pihak pelaksana berjanji dibayarkan bulan ini.

”Kami juga nagih-nagih ke pelaksana. Karena kami juga sering dicurhati masyarakat,” bebernya lagi. Untuk itu, dia kembali mengultimatum pihak pelaksana agar segera membayar kompensasi kepada warga terdampak. ”Jangan sampai warga bertindak dengan caranya sendiri. Kami dari pemerintah desa hanya bisa menjembatani,” pungkas Masrum.

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP