alexametrics
Kamis, 21 Jan 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Materi Gugatan Sudah Siap

Terkait Polemik Aset Ruko Simpang Tiga

11 Januari 2021, 08: 10: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Persoalan aset pertokoan Simpang Tiga tak kunjung tuntas.

Persoalan aset pertokoan Simpang Tiga tak kunjung tuntas.

Share this      

JOMBANG  - Polemik aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit mulai ada titik terang. Itu setelah rencana pemkab mangajukan gugatan ke pengadilan kian dimatangkan. Tinggal menunggu perintah dari bupati selaku pemberi kuasa.

”Kalau terkait konsep gugatan sudah siap semua. Tinggal menunggu perintah dari bupati selaku pemberi kuasa,” terang Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Mujib Syaris, kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Mujib menambahkan, sebenarnya selama ini pihaknya memberi kesempatan kepada pihak penghuni mengajukan gugatan, namun hingga kini sepertinya dari mereka tidak mengajukan.

”Ya, jalan satu-satunya kita yang mengajukan gugatan. Biar persoalan ini segera ada kepastian. Tentu kita juga harus legowo misal nanti putusan hakim menetapkan,” tegasnya.

Selain merampungkan konsep gugatan, pihaknya juga berencana melakukan konsultasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan kejaksaan Negeri Surabaya. ”Kalau dokumen Insya Allah lengkap semua, cuma kita konsultasi untuk memperkuat saja,” tandasnya.

Selain itu, untuk mengajukan gugatan, juga membutuhkan anggaran selain itu juga pertimbangan masih Covid-19. ”Kita belum melangkah karena belum ada anggarannya. Kemarin sudah dianggarkan sama pemkab,” tegasnya.

Lebih jauh Mujib mengatakan, gugatan ditujukan ke masing-masing penghuni ruko. ”Kalau kita sebagai penggugat istilahnya ada uang panjar,” bebernya.

Lantas kapan akan tim akan melayangka gugatan ke pengadilan, Mujib menyebut menunggu arahan dari pemberi kuasa. ”Karena kami sifatnya hanya diberi kuasa, sehingga tinggal menunggu perintah dari ibu bupati,” tegasnya.

Sebelumnya, upaya pemkab menuntaskan polemik aset ruko simpang tiga masih menuai jalan buntu. Itu setelah upaya mediasi yang dilakukan tim belum juga menemukan kata sepakat. ”Sebelumnya semua penghuni kita undang semua satu persatu, tapi yang datang cuma dua saja. Langkah selanjutnya ini kami akan lakukan gugatan,” terang Kasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Jombang Mujib Syaris.

Langkah ini dilakukan setelah berbagai upaya mulai dari pendekatan, negosisasi dan somasi dari Pemkab Jombang, masih belum ada titik temu.

”Kami juga sudah menunggu mereka (penghuni ruko, Red) untuk melakukan gugatan, tapi mereka juga tidak mau. Jalan satu-satunya kita yang menggugat, biar nanti hakim yang memutuskan,” katanya.

Terpisah, Machin salah satu penghuni ruko menyebut hingga kini ini masih dilakukan musyawarah dengan Pemkab Jombang. ”Ini juga kan kondisinya juga pandemi. Jadi teman-teman ini juga meminta keringanan nilai appraisal,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Ia menambahkan, harga yang ditentukan yakni Rp 9 juta pertahun. Pihaknya meminta keringanan senilai Rp 5 – Rp 7 juta per tahun. ”Ini juga kan menunggu dari PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk mendapat kejelasan hukumnya seperti apa,” katanya.

Apabila memang, lanjut Machin keputusan dari PTUN bisa dilanjutkan untuk perpanjangan sewa, pihak penghuni ruko juga sudah siap membayar retribusi yang ditetapkan Pemkab Jombang. ”Yang jelas orang-orang (penghuni ruko, Red) sudah siap untuk membayar,” pungkas Machin.

Untuk diketahui, terhitung sejak November 2016, Hak Guna Bangunan (HGB) pertokoan Simpang Tiga Mojongapit sudah habis. Meski begitu, pihak penghuni ruko tetap menempati areal ruko meski belum ada kejelasan terkait perpanjangan.

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP