alexametrics
Jumat, 22 Jan 2021
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Perpusdes Naik Penyidikan

09 Januari 2021, 07: 50: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto

Share this      

JOMBANG - Penanganan kasus dugaan penyimpangan program perpustakaan desa (Perpusdes) yang dianggarkan dari dana desa (DD) memasuki tahap baru. Itu setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang meningkatkan statusnya ke tingkat penyidikan.

”Terhitung sejak tanggal 8 Januari, kami sudah meningkatkan status dugaan tindak pidana pada program perpusatakaan desa, dari statusnya penyelidikan kita naikkan ke penyidikan,” Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto, kepada sejumlah awak media di kantor Kejari Jombang (8/1) kemarin.

Penyidik masih akan terus mendalami kasus guna memperkuat alat bukti. ”Kerugian negara sudah kita audit, sudah ada semua, sudah lengkap semua, tinggal kita mencari alat bukti lagi untuk memperkuat, untuk menentukan siapa tersangkanya,” tegas Sigit.

Sebagai langkah, pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan di tingkat penyidikan. ”Dalam waktu dekat kita sudah jadwalkan pemeriksaan,” pungkas Kajari.

Sebelumnya, diam-diam Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang tengah mendalami program pengadaan perpusatakaan desa (perpusdes) yang bersumber dari dana desa (DD). Beberapa pihak bahkan sudah dimintai keterangan mulai dari perwakilan dinas, camat hingga desa.

Di antara camat yang sudah mendatangi panggilan di antaranya Mahmudi, Camat Bandarkedungmulyo, Camat Kabuh Anjik Saputro, dan Eka Yulianto, Camat Megaluh. ’’Memang saya diminta keterangan terkait penggunaan dana desa. Yang diminta perpustakaan desa,’’ terang Eka (12/5/2020).

Sementara itu, sampai dengan pertengahan November 2020, sedikitnya ada 37 saksi  sudah dimintai keterangan terkait program perpusdes. ”Kasus ini kami tangani di bidang pidsus, sudah 37 saksi diperiksa, termasuk camat dan pihak lainnya,” ucap Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto saat rilis kasus di kantor Kejari Jombang, Rabu 11 Juli 2020 lalu

Dari 302 desa, Sigit menyebut tidak semua menganggarkan. ”Dalam penyelidikan, dari 302 desa di Jombang, ada 57 desa yang menganggarkan dan mengadakan proyek ini,” terangnya.

Sementara dari hitungan anggaran yang digunakan, lanjut dia, sebanyak 57 perpustakaan desa ini menyedot anggaran uang hingga mencapai Rp 1,1 miliar dari dana desa (DD). ”Total keseluruhan Rp 1,1 miliar,” imbuhnya.

Kendati demikian, Sigit menyebut hingga kini tim penyidik kejari terus melangkah. ”Yang jelas masih berproses, kita tidak bisa sampaikan detail karena ini teknis penyelidikan. Kalau sudah siap pasti akan kami beber ke rekan media nanti,” pungkasnya.

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP