alexametrics
Jumat, 22 Jan 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dewan Dukung Pemkab Ambil Jalur Hukum

Terkait Polemik Aset Ruko Simpang Tiga

07 Januari 2021, 09: 05: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Persoalan aset pertokoan Simpang Tiga tak kunjung tuntas.

Persoalan aset pertokoan Simpang Tiga tak kunjung tuntas.

Share this      

JOMBANG – Rencana tim penyelamatan aset Pemkab Jombang membawa polemik aset ruko Simpang Tiga Mojongapit ke pengadilan mendapat dukungan dari dewan. Para wakil rakyat menilai langkah tim sudah di jalur yang benar.

”Biar masalah ini segera terang, biar di pengadilan nanti yang memutuskan. Intinya, apapun langkah Pemkab Jombang untuk menyelamatkan aset daerah tentu kita akan dukung,” ujar Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang kemarin.

Politisi PKB menilai, selama ini tim penyelamatan aset juga sudah melakukan upaya-upaya mediasi dengan pihak penghuni ruko terkait status Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah habis sejak November 2016 lalu.

Selain itu, pemkab juga sudah melayangkan surat resmi, mulai dari pemberitahuan, bahkan hingga somasi kepada pihak penghuni ruko. Namun hasilnya masih saja stagnan.

Karena itu, lanjut Kartiyono, sikap tim asset yang berinisiatif membawa penyelesaian masalah ini ke jalur hukum dinilainya merupakan pilihan yang tepat. ”Ini menunjukkan untuk penyelesaian ini ada progres ada perkembangan,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah ini memang terbilang sangat baik. Dengan begitu, permasalahan bisa segera diselesaikan dengan cepat. Sehingga tidak ada lagi yang dirugikan dalam permasalahan itu. ”Dengan begitu agar jelas statusnya. Penghuni ruko juga jelas statusnya. Pemkab sebagai pemilik aset juga jelas,” katanya.

Menurutnya, apabila langkah ini tidak diambil maka penyelesaian akan terus berlarut-larut. Justru ini nantinya akan merugikan kedua belah pihak. ”Kasihan yang menempati ruko juga. Satu sisi pemkab juga dirugikan karena tidak ada PAD (Pendapat Asli Daerah) yang masuk,” terangnya.

Dia pun berharap, langkah ini segera ditindaklanjuti serius, sehingga permasalahan ini bisa segera tuntas. ”Apapun hasilnya nanti seperti apa. Yang jelas ini sudah ada progres untuk menyelesaikan dan mengamankan aset daerah,” pungkas Kartiyono.

Sebelumnya, polemik penyelesaian aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit terus bergulir. Tim penyelamatan aset daerah terus mengupayakan percepatan penuntasan aset. Salah satunya mengundang masing-masing peghuni ruko.

Kasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Jombang Mujib Syaris mengatakan, hal ini dilakukan setelah mendapat surat kuasa dari Bupati Jombang. ”Jadi kita udang satu-persatu penghuni ruko secara resmi,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Hanya saja, lanjut Mujib yang menghadiri cuma perwakilan saja. Sehingga, permasalahan ini nampaknya harus diselesaikan di meja hijau. ”Yang menghadiri hanya perwakilan saja. Langkah selanjutnya ini kami akan lakukan gugatan,” bebernya.

Diungkapkannya, langkah ini dilakukan setelah berbagai cara mulai dari pendekatan, negosisasi dan somasi dari Pemkab Jombang, masih belum ada titik temu. ”Kami juga sudah menunggu mereka (penghuni ruko, Red) untuk melakukan gugatan. Ini kami juga masih melakukan konsultasi dengan bupati,” katanya.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP