alexametrics
Jumat, 22 Jan 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dorong Pemkab Berani Tegas

07 Januari 2021, 08: 55: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Kondisi pembangunan gudang di Dusun Gempolan, Desa Gempollegundi, Kecamatan Gudo.

Kondisi pembangunan gudang di Dusun Gempolan, Desa Gempollegundi, Kecamatan Gudo.

Share this      

JOMBANG - Kembali aktifnya pembangunan gudang keramik di Dusun Gempolan, Desa Gempollegundi, Kecamatan Gudo tak luput dari sorotan pemerhati publik. Yang menyebut pembangunan tetap tidak bisa dilanjutkan sebelum mengantongi izin terlebih dahulu.

”Karena ini sudah melanggar aturan yang ada,” ujar Nurrohman dari LSM Pos Paham kemarin.

Menurutnya, tuntutan warga terkait dampak lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan yang tak dilengkapi dokumen perizinan lengkap, harus didudukkan sesuai aturan yang berlaku.

”Sejak awal kegiatannya yang bermasalah, sekarang kok malah kesepakatan warga dibuat dasar melanjutkan kegiatan yang jelas-jelas menabrak aturan. Seharusnya dibongkar dan dikembalikan seperti semula, bukan malah dilanjutkan pembangunan dengan menabrak aturan,” tegasnya.

Apabila seperti itu, masih Nurrohman, sama saja pengusaha memaksa untuk memberikan izin ke Pemkab Jombang. Karena mengetahui pastinya akan mendapat izin. ”Jadi apa gunanya dibuat perda IMB, RTRW dan lain-lain kalau di lapangan seperti itu,” bebernya.

Selain itu, dia pun mempertanyakan sikap pemkab yang cenderung mengabaikan masalah seperti ini. ”Persoalan seperti ini sudah sering ditemukan, tapi penindakannya tidak jelas. Ini pastinya akan mempengaruhi wibawa pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, dia mendorong kalangan DPRD juga ikut mengawal. Apalagi para wakil rakyat terlibat langsung dalam penggodokan perda. ”Kalau memang perdanya tidak bisa ditegakkan, percuma dong DPRD kunker kesana kemarin, keluar biaya banyak, tapi setelah di-dok perdanya mandul,” tegasnya.

Termasuk polemik keberadaan pabrik pengolah bulu ayam di Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan yang dikeluhkan warga harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Dia pun mendorong PemkabJombang berani bersikap tegas.

Dengan begitu kedepan ada efek jera, sehingga tidak terus terulang. ”Kalau saya melihat tidak ada tindakan tegas, patutu diduga ada oknum dari dalam pemkab sendiri yang bermain. Karena ini sama saja melakukan pembiaran,” pungkasnya.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP