alexametrics
Jumat, 22 Jan 2021
radarjombang
Home > Tokoh
icon featured
Tokoh

Hadapi Covid-19, Jombang Ambyar

01 Januari 2021, 16: 50: 37 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Moh Nasikhuddin, Wartawan Jawa Pos Radar Jombang

Moh Nasikhuddin, Wartawan Jawa Pos Radar Jombang

Share this      

Penulis: Moh Nasikhuddin,

Wartawan Jawa Pos Radar Jombang

HAMPIR sepuluh bulan berlalu, sejak Maret persebaran wabah Covid-19 menjadi perbincangan hangat di semua kalangan. Mulai dari kalangan pejabat pemerintah, politisi, pengamat, pelaku bisnis, buruh, petani, pedagang pasar, pengasuh pesantren, praktisi pendidikan, wali murid hingga kalangan anak-anak dan juga orang tua.

Tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, warga yang tinggal di lingkup pedesaan juga tak ketinggalan  larut membincangkan wabah korona.

Saking “seksi” wabah ini, hampir setiap harinya media pers juga mem-blow up besar-besaran pemberitaan tentang Covid-19.

Ya, wabah virus korona membawa dampak perubahan besar di semua sektor kehidupan. Tidak sedikit nyawa melayang akibat keganasan virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. Pemerintah bahkan menetapkan wabah korona sebagai bencana nasional.

Anggaran triliunan rupiah hasil refocusing dan realokasi anggaran disiapkan untuk percepatan penanggulangan wabah. Konsekwensinya, banyak anggaran program-program pembangunan tersedot lantaran dialihkan guna penanggulangan Covid-19.

Untuk memaksimalkan penanganan Covid-19, pemerintah juga membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) Covid-19 yang memiliki struktur kerja sampai di lingkup kabupaten/kota bahkan hingga ke desa-desa.

Di Kabupaten Jombang sendiri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dibentuk. Sebagai ketua tim langsung dipegang Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

Belakangan setelah terbitnya revisi ke-5 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease (COVID-19) oleh Kementerian Kesehatan RI per 13 Juli 2020, TGPP beralih nama menjadi Satgas Penanganan Covid-19 yang memiliki struktur hingga ke sekup desa.

Terkait anggaran, Pemkab Jombang menunjukkan komitmen yang tinggi. Anggaran sebesar Rp 140 miliar dari APBD disiapkan guna penanggulangan persebaran Covid-19.

Sejumlah program dicetuskan mulai dari membuat rumah isolasi pemudik di gedung sekolah dasar sekarang dialihkan ke kantor desa, pendagaan tandon cuci tangan hingga mendukung program kampung tangguh di desa-desa.

Selain itu, membuat tiga rumah karantina masing-masing di gedung Stikes Pemkab, Tenis Indoor hingga Asrama Mahasiswa (Aparma) Unipdu belakangan ketiga gedung sudah dikosongkan.

Setelah sebelumnya banyak polemik yang terjadi terkait penanganan warga penghuni gedung karantina. Beberapa warga bahkan tak sungkan menyampaikan sejumlah keluhannya selama menjalani karantina kepada Bupati Jombang, hingga menggelar hearing dengan DPRD Jombang.

Satgas berdalih penutupan gedung karantina salah satunya didasarkan tren kasus terus menunjukkan tanda-tanda terjadi penurunan.

Selain itu juga, Satgas Covid-19 Kabupaten menyebut berdasar aturan terbaru revisi kelima, tidak semua pasien suspect termasuk yang sudah dinyatakan  positif harus menjalani karantina, sebab mereka diizinkan melakukan isolasi mandiri di rumah.

Sebagai gantinya, pemkab melimpahkan sebagian urusan kekarantinaan kepada masing-masing camat dan pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas karantina masal misal dibutuhkan. Alasannya biar tidak tersentral di kota dan juga mudah terjangkau.

Sayang dalam praktiknya, fasilitas gedung karantina yang diharapkan seolah hanya menjadi isapan jempol Di lapangan dari total 21 Kecamatan dan 302 desa dan empat kelurahan tidak satupun yang siap menyediakan gedung karantina yang representatif untuk warga.

Sementara itu, meski santer didengungkan jargon dimulainya adaptasi baru dan pemulihan dampak Covid-19, yang terjadi justru tren penularan Covid-19 terus menunjukkan tanda-tanda terjadi lonjakan.

Dari rilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang menunjukkan, setelah kebijakan penutupan sejumlah gedung karantina, temuan kasus baru Covid-terus bermunculan.

Salah satu yang menggemparkan, pada September ditemukan klaster di sejumlah pondok pesantren yang sebelumnya sudah menjadi pro kontra terkait kebijakan pemkab membolehkan santri yang sebelumnya sempat dipulangkan kembali ke pesantren.

Saat itu, sebaran Covid-19 masih belum menyeluruh ke 21 kecamatan. Sebagian wilayah kecamatan masih nihil kasus. Meski begitu, dari catatan peningkatan kasus baru sepanjang September ditemukan sebanyak 217 kasus dan berlanjut Oktober ditemukan kasus baru sebanyak 306 kasus.

Mamasuki November bukannya turun, tren kasus baru Covid-19 kian tak terkendali. Bahkan beberapa pejabat utama di lingkup Pemkab Jombang dinyatakan positif Covid-19. Mulai dari Sekdakab Jombang Akhmad Jazuli, termasuk Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

Tak berhenti sampai di situ, memasuki Desember, tren penularan Covid-19 di klaster perkantoran terus meluas. Beberapa kepala dinas dinyatakan positif terpapar termasuk puluhan pegawai lainnya termasuk beberapa dari kalangan anggota DPRD Jombang.

Selain itu, persebaran Covid-19 juga menyasar belasan pegawai Bank BRI, kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.

Sebagai upaya pencegahan, beberapa kantor dinas bahkan sempat di lockdown, hingga pembatasan jam pelayanan termasuk penerapan sistem work form home. Bahkan hingga penghujung desember, seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Jombang masuk kategori zona merah.

(jo/naz/jif/JPR)

 TOP