alexametrics
Minggu, 28 Feb 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

UMK Jombang 2021 Rp 2,6 Juta

14 Desember 2020, 21: 28: 31 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Purwanto Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang

Purwanto Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang

Share this      

JOMBANG - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang Purwanto menjelaskan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang 2021 sebesar Rp. 2.654.098,88.

Hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.

”Jadi besaran UMK Jombang tahun 2021 sama dengan besaran UMK Jombang tahun 2020, yakni Rp 2.654.095,88,’’ ujar dia kemarin (14/12).

Mekanisme penetapan UMK dilakukan sesuai prosedur melalui sidang pleno dewan pengupahan kabupaten.

Meskipun tidak ada satu angka yang disepakati serikat pekerja dengan Apindo. ”Sidang pleno sudah dilakukan beberapa waktu lalu,’’ tambahnya.

Dalam sidang pleno tersebut, lanjut dia, beberapa poin berita acara (BA), pertama serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan kenaikan UMK 2021 sebesar lima persen dari UMK  2020.

Kedua Apindo mengusulkan kenaikan UMK 2021 sebesar 1,26 persen dari UMK 2020, ketiga unsur pemerintah mengusulkan kenaikan UMK 2021 sebesar antara 1,26 persen hingga dua persen dari UMK Jombang 2020 dan keempat para pihak secara musyawarah mufakat menyerahkan keputusan kepada Bupati Jombang terkait rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten Jombang 2021 Kepada Gubernur Jawa Timur.

”Karena Depekab telah menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Jombang untuk merekomendasikan besaran UMK Jombang tahun 2021 Kepada Gubernur Jawa Timur, maka Bupati telah merekomendasikan besaran UMK Jombang tahun 2021 sebesar Rp 2.654.095,88,’’ tambahnya.

Dijelaskan, Bupati Jombang merekomendasikan besaran UMK Jombang 2021 sama dengan UMK Jombang tahun ini karena berdasarkan beberapa pertimbangan,  pertama adalah pertimbangan regulasi yakni sesuai pasal 191 A UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang di tetapkan berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pengupahan.

Kedua pertimbangan kajian situasi di lapangan di antaranya karena daya saing UMK Jombang terhadap Kabupaten sekitar Jombang, sangat lemah atau angka disparitasnya terlalu tinggi.

”Misalnya dengan UMK Nganjuk selisih Rp. 699.390,88 (Jombang lebih tinggi) maupun dengan UMK Kediri selisih Rp. 645.591,88 (Jombang lebih tinggi),’’ beber nya.

Pria yang akrab disapa Gempur ini menguraikan, adapun pertimbangan lain misalnya adanya akses jalan Tol yang melintasi dari Surabaya – Jombang - Nganjuk, sebagian besar perusahaan di Jombang merupakan industri padat karya, pengembangan industri di Kabupaten Nganjuk sedang difasilitasi adanya Kawasan Industri Nganjuk (KING)-1, (KING)-2 dan (KING)-3, masing-masing kawasan disiapkan 300 hektar lahan.

Selain itu adanya info bahwa sampai dengan November 2020 sudah ada 79 industri yang sudah siap beroperasi di Kabupaten Nganjuk. ”Faktor tersebut merupakan ancaman bagi pengembangan investasi dan dunia Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang,’’ beber dia.

Sedangkan, ada pula pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha yang ada di Jombang.

Bagi pekerja, agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan karena adanya relokasi perusahaan, sehingga ada PHK, kedua agar calon tenaga kerja di Jombang tetap memperoleh kesempatan kerja yang luas dari Jombang.

Sedangkan, bagi pengusaha, agar pengusaha yang sudah ada di Jombang tidak melakukan relokasi dan keluar dari Jombang karena adanya disparitas UMK yang sangat tinggi.

Kedua agar pengusaha yang belum masuk Jombang, tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Jombang sehingga akan menumbuhkan kesempatan kerja yang lebih banyak di Jombang.

”Di samping itu, ada pula pertimbangan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan lapangan kerja di Jombang,’’ papar dia.

Dijelaskan, atas dasar keempat pertimbangan tersebut, Bupati Jombang kemudian merekomendasikan UMK Jombang 2021 kepada Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 2.654.095,88 atau sama dengan UMK Jombang tahun ini. ”Namun demikian, prerogratif penetapan UMK kab/kota se-Jatim tetap ada di tangan Gubernur Jatim,’’ tegasnya.

Dengan penetapan tersebut, Purwanto berharap kepada Apindo dan jajarannya agar mematuhi dan melaksanakan UMK 2021 sesuai ketentuan yang ada. ”Saya minta para pengusaha untuk patuh dan melaksankan UMK 2021 sesuai ketetapan Gubernur Jatim,’’ papar dia.

Dia juga meminta kepada seluruh pekerja untuk bisa menyadari dan memahami serta memaklumi latar belakang besaran UMK Jombang tahun depan. ”Semata-mata untuk melindungi pekerja dan pengusaha demi kesejahteraan bersama masyarakat Jombang,’’ pungkasnya.

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP
Artikel Lainya