alexametrics
Selasa, 01 Dec 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Sudah Diusulkan ke Pemprov, Besaran UMK 2021 Jombang Masih Gelap

20 November 2020, 09: 20: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Ilustrasi Demo Buruh

Ilustrasi Demo Buruh (istimewa)

Share this      

JOMBANG - Purwanto Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang  mengatakan, besaran UMK di Jombang tahun depan sudah dilakukan pembahasan DPK (Dewan Pengupahan Kabupaten) Jombang.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab bahkan sudah mengeluarkan rekomendasi dan mengusulkan ke Pemprov Jawa Timur. Saat ini masih digodok di pemprov.

’’Jadi sekarang ini prosesnya sedang digodok di provinsi UMK di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Berapa usulan bupati ke provinsi, kami tidak punya kewenangan itu,’’ kata Purwanto.

Dijelaskan, karena tak bisa menyebutkan besaran usulan UMK, sementara pihaknya menunggu. ’’Mohon maaf biar tidak terjadi polemik, sekarang kita tunggu ketetapan provinsi.

Terkait mengusulkan dan merekomendasikan berapa, saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu,’’ imbuh dia.

Dikatakan, keterangan yang dia terima besaran UMK tahun depan paling lambat bisa diketahui pada akhir November.

’’Paling lambat 21 November sudah ada ketetapan. Walaupun diusulkan berapa menunggu penetapan dari gubernur, itu yang nanti menjadi pedoman kabupaten,’’ beber Purwanto.

Purwanto menjelaskan, sebelum usulan itu diserahkan bupati ke pemprov, DPK Jombang sudah menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait.

Mulai dari Apindo hingga serikat pekerja. Pertemuan berlangsung di di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Disebutkan dalam pertemuan itu menghasilkan dua poin. Masing-masing dari Apindo (Asosiasi pengusaha Indonesia) dan pekerja.

’’Dari rapat itu ada beberapa angka yang ditawarkan, satu dari sisi Apindo menghendaki turun itu kan tidak boleh, kemudian tetap, lalu akhirnya naik 1,26 persen. Sementara serikat pekerja minta 5 persen,’’ sebut Purwanto.

Karena adanya dua angka itu lanjut dia, ditindaklanjuti DPK Jombang. ’’Jadi sepenuhnya menyerahkan itu ke bupati untuk merekomendasi tentang besaran UMK tahun depan kepada gubernur,’’ papar dia.

Menurut dia, dari situ kemudian usulan atau rekomendasi dikeluarkan bupati. Kini tinggal menunggu penetapan dari Gubernur Jawa Timur.

Sayangnya, Purwanto kembali enggan menyebut berapa besaran yang diusulkan bupati. Alasannya menjadi kewenangan bupati.

Dia juga enggan memprediksi apakah UMK Jombang tahun depan naik atau tetap. ’’Tidak berani memprediksi, karena hitungan pasti.

Pemerintah berlandaskan ketentuan yang ada, ada kajian empiris real dan data di lapangan. disandingkan dengan data statistik,’’ beber Purwanto.

Kendati demikian, dia menerangkan besaran angka yang diusulkan bupati mengikuti aturan yang ada. ’’Saya yakin usulan bupati dengan pertimbangan aturan tertentu, lalu kondisi, fakta dan data. Semangatnya melindungi pekerja dan pengusaha,’’ pungkas Purwanto.

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP