alexametrics
Selasa, 01 Dec 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Mediasi UMK Buntu, Buruh di Jombang Gelar Demo Susulan

20 November 2020, 09: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

TURUN JALAN: Ratusan buruh memadati depan kantor Pemkab Jombang menuntut Bupati Jombang menaikkan UMK 2021 (19/11) kemarin Sore..

TURUN JALAN: Ratusan buruh memadati depan kantor Pemkab Jombang menuntut Bupati Jombang menaikkan UMK 2021 (19/11) kemarin Sore..

Share this      

JOMBANG - Usai proses mediasi antara buruh dan dewan pengupahan tak menemukan kata sepakat.

Ratusan massa buruh kembali menggelar unjuk rasa susulan di depan kantor Pemkab Jombang. Tuntutannya sama, mendesak Bupati menaikkan UMK 2021.

Pantauan di lokasi Kamis (19/11) sore. Sekitar pukul 16.30 iring-iringan konvoi kendaraan massa buruh tiba di depan kantor Pemkab Jombang.

Sejumlah aparat kepolisian sudah siap menyambut massa buruh dengan membuat barikade. Petugas pun menutup sebagian ruas Jl KH Wahid Hasyim.

Di aksi susulan ini, massa buruh yang kompak mengenakan seragam kerja tetap menyuarakan tuntutannya agar Bupati Jombang manaikkan UMK Jombang 2021 sesuai keputusan Gubernur Jatim.

”Kami aksi lagi, karena memang izin aksi kami masih ada sampai pukul 18.00 sore ini, terlebih lagi mediasi yang berlangsung di dalam tadi siang juga tidak ada keputusan,” terang Lutfi Mulyono, Koordinator Aksi.

Dalam mediasi sebelumnya, Lutfi menyebut baik perwakilan buruh maupun DPK Jombang tetap tak menemukan kata sepakat soal rekomendasi yang sudah turun.

Pihaknya bahkan menuding kinerja DPK tak ada artinya. ”DPK sudah rapat dengan fasilitas mentereng di hotel, mereka memutuskan ada tiga pola  kenaikan yang bisa diambil, tapi sampai di tangan bupati, rekomendasinya kok justru tidak ada kenaikan,” tambahnya.

Terlebih, pihaknya juga menuding ada kesalahan mendasar pada pola penentuan besaran UMK 2021, yakni menggunakan UU Cipta Kerja yang baru di-sahkan itu.

”Padahal di pasal 88 c UU Ciptaker, menyebut akan ada peraturan turunan yang mengatur pengupahan. Nah sampai sekarang kan belum ada peraturan turunannya, jadi mereka ini pakai dasarnya apa?” tambahnya.

Karena itu, pihaknya menyebut akan segera melakukan gugatan kepada Pemkab Jombang terkait rekomendasi yang sudah dikeluarkan Bupati Jombang itu.

”Kita akan melakukan gugatan hukum, yang pertama perbuatan melawan hukum (PMH) juga ke PTUN,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga kembali mengancam akan kembali menggelar aksi turun jalan, jika hingga penetapan UMK (21/11) nanti, Pemkab Jombang tidak mengubah rekomendasinya tentang kenaikan UMK Jombang 2021.

”Kita akan konsolidasikan nanti, bisa kita bikin tenda di depan Pemkab, atau bisa juga kita mogok kerja besar-besaran nanti,” pungkas Lutfi.

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP