alexametrics
Kamis, 28 Jan 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah
Terkait Dugaan Proyek Bermasalah di Disperta

DPRD Dorong Proyek Di-Stop

16 November 2020, 14: 27: 50 WIB | editor : Rojiful Mamduh

ILUSTRASI: Pengadaan lelang pupuk cair

ILUSTRASI: Pengadaan lelang pupuk cair (Mardiansyah/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Usai demo yang dilakukan sekelompok massa penggiat anti korupsi (12/11) lalu terkait dugaan sejumlah proyek bermasalah di Dinas Pertanian, DPRD Jombang pun merespons.

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengaku sudah mendengar terkait aspirasi massa yang menggelar unjuk rasa di kantor dewan Kamis (12/11). Dia mendorong pemkab melakukan evaluasi serius.. ”Ketika ada program yang tidak jelas seperti ini serta tidak ada target yang jelas ke depan, saya minta di-s­top daripada menjadi permasalahan hukum di kemudian hari,’’ tegas Mas’ud Zuremi kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Seperti halnya proyek rumah burung hantu yang dianggarkan Rp 992 juta, Masud mempertanyakan kaitan dengan efisiensi anggaran. ”Rubuha juga demikian, saya tanyakan Komisi B itu adalah program inisiatif dari pemkab tapi kalau ruwet ya lebih baik di-stop,’’ tegasnya lagi.

Bagaimana jika program sudah berjalan, Masud menegaskan jika program tak ada kendala dapat berlanjut sesuai mekanisme yang ada. Dengan catatan, mendapat pengawalan dari penegak hukum baik Kejaksaan Negeri maupun kepolisian. ”Tapi kalau bermasalah sebaiknya di hentikan lalu kita minta pengusulan ualng yang lebih detail ke DPRD,’’ papar dia.

Disinggung mengenai tudingan dari beberapa pihak adanya kongkalikong Banggar dan Timgar yang meloloskan sejumlah program pertanian diduga bermasalah pada P-APBD 2020, Masud membantah. ”Seingat saya, di Banggar tidak pernah ada penyampaikan proyek proyek itu, baik pupuk cair, rumah burung hantu atau bibit pisang,’’ tegasnya.

Dijelaskan, saat pembahasan anggaran APBD murni atau perubahan banggar hanya membahas program strategis sesuai visi misi bupati dan wakil bupati atau RPJMD. Namun, untuk program yang berpolemik di Dinas Pertanian tidak dibahas. ”Dan perlu diketahui, di Banggar itu menyepakati program secara global yang disampaikan ketua tim anggaran (Timgar) yakni pak Sekda. Tapi kalau teknis, itu dibahas OPD terkait,’’ terangnya.

Sementara itu, rencana Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Jombang menganggarkan pupuk cair organik senilai Rp 4,6 miliar terus berlanjut. Dinas bahkan tengah melakukan analisa tanah untuk mencocokkan kebutuhan pupuk organik.

”Ini kami masih melakukan analisa tanah di Jombang ini PH-nya berapa,” ujar Priadi, Kepala Disperta Jombang saat dikonfirmasi kemarin. Dijelaskannya, tujuan melakukan analisa tanah untuk mengetahui pupuk cair organik apa yang dibutuhkan kondisi tanah yang ada di Kabupaten Jombang. ”Nanti dari analisa itu memberikan narasi. Setelah narasi PPK menentukan pupuk jenis apa yang akan dibeli,” katanya.

Tidak berhenti di situ, setelah dilakukan pemilihan jenis pupuk tadi, akan dilakukan pengujian lab kembali yang dilakukan Universitas Padjajaran. ”Kita cek terlebih dahulu kandungannya sudah sesuai apa tidak. Kalau sudah ya nanti dibayar,  kalau tidak ya dikembalikan,” terangnya. Meski banyak yang menyoroti terkait pengadaan pupuk yang menelan anggaran Rp 4,6 miliar tersebut, Priadi menyebutkan, pengadaan ini untuk antisipasi pengurangan jatah pupuk subsidi pada tahun depan. ”Pupuk cair ini untuk men-suport pengurangan jatah pupuk subsidi tahun depan. Karena jatah semisal pupuk Urea dan ZA para petani bisa mendapat 2 kuintal untuk lahan satu hektare, ke depan hanya mendapat 1 kuintal saja,” ungkapnya.

Dia menambahkan, apabila ini tidak dianggarkan, dirinya meyakini hasil produksi tanam pada tahun depan akan mengalami penurunan. ”Karena kita juga mempertahankan produktivitas,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pengadaan pupuk ini, Disperta Jombang bersama Komisi B DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja ke Ponorogo. ”Kalau di Ponorogo ini kemarin hasil tanam bisa meningkat, akan tetapi jatah pupuk kemarin tidak dikurangi. Bahkan tahun depan juga sama dengan Jombang untuk mengadakan pupuk cair organik kembali,” tegas Priadi. (yan/naz)

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP