alexametrics
Selasa, 01 Dec 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dinsos Jombang Adakan Sosialisasi Verval DTKS 2020

Bupati: Harus Dikerjakan Serius

22 Oktober 2020, 06: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

M Saleh Kepala Dinsos Jombang

M Saleh Kepala Dinsos Jombang (WENNY ROSALINA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Dinas Sosial Jombang mengadakan sosialisasi verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Bung Tomo Pemkab Jombang, kemarin.

Bupati Hj Mundjidah Wahab meminta semua elemen mengerjakan DTKS dengan serius agar program kesejahteraan sosial di Jombang tepat sasaran.

”PR berat untuk camat, harus menjelaskan hasil sosialisasi ini kepada jajaran desa hingga paling bawah sejelas-jelasnya, DTKS harus dikerjakan serius,” tegas Mundjidah Wahab serius. 

Ia mengimbau agar semua elemen masyarakat terlibat dalam kegiatan ini. Mulai dari kepala desa sebagai ketua tim di tingkat desa, RT, RW, kader KB hingga tokoh masyarakat.

”Ada 11 elemen, saya harap tokoh masyarakat juga dilibatkan. Jangan sampai bantuan program kesejahteraan sosial salah sasaran.

Karena yang paling mengetahui kondisi masyarakat adalah desa, sehingga harus dibicarakan dengan serius di tingkat desa maupun kelurahan,” tambahnya.

Asisten I Anwar yang juga ketua tim verifikasi dan validasi DTKS Jombang, menambahkan verifikasi dan validasi sangat penting  untuk meningkatkan kualitas data sesuai di lapangan.

DTKS juga akan dipakai untuk data rujukan program kesejahteraan sosial ke depan. ”Jadi data ini harus betul-betul valid,” jelas dia.

M Saleh Kepala Dinsos Jombang, juga mewanti-wanti kepada semua yang hadir agar sesegera mungkin menyampaikan hasil sosialisasi di tingkat desa.

Karena waktu yang diberikan juga hanya satu bulan. Bukan hanya musyawarah desa (musdes) dalam penyelesaian program, tapi juga harus ada musyawarah dusun (musdus). ”Yang paling tahu tentang keadaan tetangga kita RT dan RW, musdus harus dilakukan,” tegasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan data itu maka akan ada pakta integritas. Semua data wajib dipertanggungjawabkan dengan pakta integritas.

“Dinas sosial sama sekali tidak berhak untuk merubah data yang telah diusulkan desa,” jelas Saleh. Adapun alur verifikasi dan validasi DTKS ini sosialisasi di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan ke desa dan sosialisasi tingkat desa ke dusun.

Kemudian dilanjutkan verifikasi dan validasi prelist tingkat RT pendataan usulan baru DTKS dan penetapan melalui musdus.

Ia menambahkan, pengelolaan hasil verval dan pendataan baru DTKS dan penetapan melalui musdes atau muskel. Lanjut dengan input data hasil musdes atau muskel ke aplikasi ke siks-Ng offline.

Mengumpulkan hasil input data ke dinas sosial melalui kecamatan. Kemudian Dinsos akan menghimpun dan memeriksa data dari desa dan dikirim ke Kementerian Sosial atas persetujuan dan SK Bupati. Baru kemudian penerapan DTKS dilakukan oleh Kemensos RI.

(jo/wen/jif/JPR)

 TOP