alexametrics
Selasa, 01 Dec 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pertanyakan Proyek, Komisi B DPRD Segera Panggil Dinas Pertanian

19 Oktober 2020, 12: 59: 50 WIB | editor : Rojiful Mamduh

ILUSTRASI: Pengadaan bibit pisang

ILUSTRASI: Pengadaan bibit pisang (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Politisi PKS yang duduk di Komisi B DPRD Jombang, Rohmad Abidin, menegaskan bakal segera memanggil kepala Dinas Pertanian. Guna mengklarifikasi sejumlah proyek jumbo yang mencuat. Seperti pengadaan bibit pisang Rp 2,1 miliar dan pengadaan pupuk organik cair Rp 4,6 miliar. ” Komisi B akan memanggil kepala Dinas Pertanian dalam waktu dekat, untuk klarifikasi banyak hal terkait proyek pengadaan yang saat ini berjalan,” ungkap Rohmad Abidin, salah satu anggota Komisi B.

Ini setelah pihaknya melihat ada kejanggalan dalam sejumlah proyek Dinas Pertanian Jombang. Memantik reaksi dari kalangan DPRD. Para wakil rakyat ini mewacanakan pemanggilan Kepala Disperta lebih cepat, setelah melihat dinamika saat ini.

Selain meminta penjelasan mengenai pengadaan pupuk organik cair, Komisi B menurut Rohmad juga akan mengorek informasi soal pengadaan bibit pisang mas kirana. ”Juga kegiatan lain, kita semua tahu ada banyak pengadaan di sana,” imbuhnya.

Proses pengadaan mulai dari metode yang digunakan, pengiriman hingga penyaluran barang, kata Rohmad akan dibahas dalam hearing nanti. ”Pengadaannya seperti apa, nanti akan dipanggil kepala dinasnya,” ucap Rohmad.

Apalagi, ada salah satu rekanan dengan penawaran terendah yang mengundurkan diri dari proses lelang. ”Makanya butuh pengawasan, sebab proses penganggaran dibahas bersama dan sudah disetujui. Tinggal diawasi,” ujar Rohmad.

Rohmad sebelumnya juga menyoroti proyek pengadaan pupuk organik cair senilai Rp 4,6 miliar di Disperta Jombang. Ia mengatakan, legislatif pada prinsipnya sudah tahu adanya anggaran pengadaan pupuk organik cair di P-APBD 2020. ”Kalau sudah disahkan, idealnya tahu. Karena ada pembahasan bersama eksekutif sebelum pengesahan,” katanya.

Proses pembahasan ini, menurut Rohmad sudah terjadi sejak 2019 lalu. ”Saat itu pembahasan bersama dalam program peningkatan kesuburan tanah, untuk dianggarkan di R-APBD 2020. Namun di APBD reguler tidak bisa masuk,” lanjutnya. Rencana ini baru terealisasi saat P-APBD 2020. ”Baru PAK goal, setelah gagal di APBD murni,” pungkasnya. (mar/naz/jif)

(jo/mar/jif/JPR)

 TOP