alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dipaksa Pendemo, Bupati dan Ketua DPRD Teken Menolak UU Ciptaker

16 Oktober 2020, 11: 17: 33 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Dipaksa Pendemo, Bupati dan Ketua DPRD Teken Menolak UU Ciptaker

(ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Bupati Mundjidah Wahab dan Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi, akhirnya teken menolak UU Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020). Ini setelah mereka didesak ratusan massa buruh dari berbagai organisasi dan serikat buruh yang demo ke gedung dewan. ”Kami DPRD Jombang sudah sepakat, ketika pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja ini tidak berpihak pada buruh, maka wajib hukumnya ditolak,” ucap Mas’ud menyampaikan nota penolakan yang dia teken bersama bupati kepada para buruh.

Dalam orasinya, buruh menolak pengesahan Undang-Undang Cipta kerja (UU Ciptaker) dan mendesak DPRD dan bupati untuk ikut menolak UU baru ini.

Pantauan di lokasi, sekitar pukul 09.00, massa aksi mulai berkumpul di titik bundaran Ringin Contong, Jombang. Terlihat masing-masing peserta aksi mengenakan masker. Meski begitu, kerumunan massa tak bisa terhindarkan.

Iring-iringan massa selanjutnya bergerak menuju kantor DPRD Jombang dengan pengawalan kepolisian. sebagian ada yang berjalan kaki, sebagian mengendarai motor. Saking banyaknya peserta aksi, polisi menutup sebagian akses Jl KH Wahid Hasyim.

Sembari mengibarkan bendera serikat buruhnya, massa aksi terlihat membeber spanduk besar yang isinya tuntutan pembatalan UU Ciptaker. Beberapa buruh juga terlihat membawa poster-poster bernada penolakan undang-undang yang disahkan 5 Oktober 2020 lalu itu.

Sesampainya di depan gedung dewan. Perwakilan massa bergiliran melakukan orasi. ”Undang-Undang omnibus law ini tetap kami rasa sangat merugikan para buruh. Kami juga mendesak presiden keluarkan Perppu,” ucap Heru Zandi, salah satu perwakilan aksi.

Tak cukup menyuarakan penolakannya, para buruh yang datang kemarin juga telah membawa pernyataan sikap menolak Undang-Undang Omnibus Law. Pernyataan sikap itu, sedianya akan diberikan kepada Bupati Jombang dan Ketua DPRD Jombang untuk ditandatangani sebagai bentuk dukungan penolakan. ”Kami mengajak bupati dan DPRD untuk menandatangi nota kesepakatan untuk juga menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI,” tambahnya.

Hingga beberapa menit setelah orasi berlangsung, Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang keluar dari gedung DPRD dan menemui peserta demo. Sejumlah perwakilan buruh diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi kepada dewan. Dalam pertemuan yang digelar singkat di dalam gedung DPRD, baik Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan juga Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi  akhirnya sepakat untuk menandatangani berita acara penolakan UU Ciptaker. Dokumen itu, disebut Mas’ud akan dikirimkan ke pemerintah pusat. ”Sudah kami tolak, sudah kita tanda tangani. Kemarin sudah kita tanda tangani, sekarang suruh mempersiapkan berita acara penolakan. Saya yang akan tanda tangani itu,” pungkas Mas’ud. Usai permintaannya dituruti, ratusan buruh bergerak membubarkan diri.  (riz/naz/jif)

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP