alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Tiga Izin RS Swasta Habis, Politisi PKS Sesalkan Sikap Dinas Kesehatan

15 Oktober 2020, 11: 18: 10 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Politisi PKS sesalkan sikap Dinkes Jombang

Politisi PKS sesalkan sikap Dinkes Jombang (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Politisi PKS yang duduk di Komisi D DPRD Jombang, Mustofa, meradang. Dia menyesalkan sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) yang lembek terhadap tiga rumah sakit swasta yang habis izinnya. ”Kita segera memanggil Dinkes untuk klarifikasi masalah ini,’’ kata Mustofa, Rabu (14/10/2020).

Dia berharap izin rumah sakit diperketat. Karena terkait keselamatan nyawa pasien. Membiarkan rumah sakit beroperasi tanpa izin, sama dengan menjerumuskan pasien. ”Izin operasional itu mutlak harus dilakukan,’’ tegasnya.

Mustofa menyebut, seharusnya pihak rumah sakit cepat melakukan perpanjangan izin operasional, sehingga tidak sampai kedaluarsa.

Terlebih saat ini masa pandemi Covid-19. ’’Terlepas ada SE atau apa, tidak boleh menjadi hambatan rumah sakit untuk mengurus izin operasional,” kata Mustofa.

Ia meminta  pihak Dinkes agar bisa memfasilitasi dan mendorong izin operasional beberapa rumah sakit tersebut, agar bisa segera diselesaikan secepat mungkin. ”Agar izin operasional 3 rumah sakit itu bisa dijalankan sesuai dengan jatuh tempo,” tegasnya.

Menurutnya, jika Dinkes berpatokan pada SE (Surat Edaran) Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sangatlah tidak tepat. ”Kalau patokannya SE, saya yakin tidak begitu kuat. Karena kewajiban rumah sakit umum atau swasta itu, terkait dengan pandemi Covid-19 ya harus menyesuaikan sarana prasarana sebaik mungkin,” pungkas Mustofa.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RS Islam dr Abdul Ghofir tak menampik izin operasional rumah sakit yang dipimpinnya sudah habis sejak Mei kemarin.

Kendati demikian, dia menyebut sudah mengurus perpanjangan izin operasional. ”Dikarenakan, masa pandemi Covid-19 verifikasi dari dinas ditunda. Tapi kami sudah mengurus semua,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Ghofir menambahkan, ini juga mengacu pada SE (Surat Edaran) Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). ”Dimana itu izin masih berlaku hingga masa darurat Covid-19 dicabut pemerintah,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada tiga rumah sakit (RS) swasta di Kabupaten Jombang masa izinnya sudah kedaluwarsa.

Seperti pantauan di laman resmi https://diknkesjombangkab.go.id/ tiga rumah sakit yang izinnya sudah kedaluwarsa di antaranya, RS Islam izin operasional berlaku 19 Mei 2020, RS dr Moedjito Dwidjosiswojo berlaku 6 Agustus 2020 dan terakhir RS Airlangga berlaku sampai 8 September 2020.

Beberapa izin operasional RS lainnya juga mendekati habis masa berlakunya. Di antaranya, RS Muhammadiyah dan RS Muslimat sampai 30 Desember 2020.

Subandriyah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang tak menampik tiga rumah sakit yang izinnya habis. Hanya saja, ada aturan dari SE (Surat Edaran) Menteri Kesehatan izin penyelenggaraan dan operasional rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi bencana nasional atau kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, maka izin penyelenggaraan atau operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama satu tahun terhitung sejak Covid-19 dinyatakan dicabut oleh pemerintah. ”Jadi kita jalankan sesuai dengan SE tersebut,” ungkapnya. (yan/naz/jif)

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP