alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Politisi PKB Minta Kuota 30 Persen Jabatan Diisi Perempuan

14 Oktober 2020, 17: 40: 48 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Kartiyono Sekretaris Komisi A

Kartiyono Sekretaris Komisi A (DOKUMEN/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Politisi PKB yang duduk di Komisi D DPRD, Fatimahtuzahroh, mendorong agar pemkab total mengakomodasi perempuan. Utamanya dalam rancangan peraturan daerah (raperda) pengarustamaan gender yang sedang dibahas DPRD.

Diantaranya dengan mencantumkan kuota jabatan pemerintahan yang akan ditempati perempuan. ’’Seharusnya dalam raperda disebutkan, 30 persen pejabat eselon II maupun III akan ditempati perempuan,’’ kata Fatimahuz Zahro, Selasa (13/10/2020).

Selama ini, lanjut dia, sebagian besar pejabat di lingkup Pemkab Jombang masih didominasi laki-laki.

Seandainya ada keterwakilan perempuan pun jumlahnya sangat terbatas. ”Dulu alasan tidak ada perda, tapi sekarang mulai dibahas. Semoga bisa segera direalisasikan,” tegas Bu Fat sapaan akrabnya.

Lebih dari itu, ia menyebut perlu ada ketegasan  dan kejelasan regulasi bahwa APBD Kabupaten juga memberi jaminan terhadap keberpihakan terhadap perempuan. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender.

”Dengan begitu Perda ke depan bisa dijalankan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Miftahul Huda, anggota dewan lain yang menganggap Raperda Pengarusutamaan Gender menjadi langkah nyata peran gender di segala hal sehingga Jombang bisa disebut kabupaten yang responsif gender.

Selanjutnya, indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender harus selalu ditingkatkan.

Pelaksanaannya bukan hanya di kalangan pejabat, tapi selalu terpadu dan terkoordinasi di seluruh perangkat daerah.

”Tidak sebatas peraturan saja, tetapi direalisasikan secara kuantitatif, ada presentase minimal perempuan dalam suatu jenis pekerjaan, khususnya di instansi Pemkab Jombang,” tegasnya. 

Sementara itu, Kartiyono Sekretaris Komisi A, tidak ingin pengesahan Perda Pengarusutamaan Gender ini hanya sekadar tumpukan dokumen. Sehingga harus diimplementasikan di semua sektor di lingkup Pemkab Jombang.

Terlebih, sebagian masyarakat selama ini belum mengetahui secara persis gender. Hanya memaknai  perbedaan antara laki-laki dan perempuan. ”Jadi harus disosialisasikan ke masyarakat,” pungkasnya.

(jo/yan/jif/JPR)

 TOP