alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Honor Rendah, Dosen STIE Curiga Tenaga Jukir Pakai Jasa Pihak Ketiga

14 Oktober 2020, 12: 48: 22 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Tenaga jukir Jombang honornya rendah

Tenaga jukir Jombang honornya rendah (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Rendahnya honor juru parkir (jukir), Rp 350 ribu per bulan, memuncukan banyak spekulasi. Dosen STIE, M Thamrin Bey, mensinyalir hal itu karena digarap pihak ketiga.

’’Pemkab terkesan tidak mau tahu tentang rendahnya honor jukir, bisa jadi karena itu tanggung jawab pihak ketiga,’’ kata Thamrin kepada Jawa Pos Radar Jombang, Selasa (13/10/2020).

Hal itu terlihat dari besaran honor yang diterima jukir setiap tahunnya tak berubah. Termasuk kejelasan status jukir, masuk honorer atau bukan, sehingga patut diduga keterlibatan jasa pihak ketiga. ’’Sama halnya dengan cleaning service, itu kan dikontrakkan kantor tertentu. Jadi bayarnya tidak ikut kabupaten, mereka ikut pihak ketiga atau borongan,’’ imbuh dia.

Sepengetahuan Thamrin, tahun-tahun sebelumnya jukir merupakan tenaga lepas. Tidak ikut di pemkab alias melalui pihak lain. ’’Jadi dulu itu setahu saya pakai sistem kontrak. Misalnya tempat parkirnya di jalan mana, itu ada  wilayahnya masing-masing yang dikontrakkan. Karena ada kebijakan itu akhirnya parah, tidak sinkron dengan dinas lain,’’ cerita dia.

Lebih lanjut, di jalan atau lokasi tertentu kata dia, sudah ada mana saja yang ditunjuk. ’’Setahun misalya, di jalan Gus Dur ini sekian, siapa pihak ketiganya. Jadi setiap lokasi berbeda,’’ beber dia.

Karena alasan itu, lanjut Thamrin gaji jukir selama ini tak mengalami perubahan. Pemkab sendiri bingung karena tak bisa memberi kenaikan pada para jukir. ’’Kalau pun sampai UMK, apakah pemkab bisa, karena memang bukan wilayah tanggung jawab mereka. Artinya tanggung jawab pihak ketiga atau kasarannya yang borongan,’’ terang salah satu dosen senior di Jombang ini.

Menurutnya, para jukir sendiri dilanda dilema. Sebab, setiap kali petugas melakukan pantauan ke lapangan, diperkirakan mereka tak hanya membawa tangan hampa. ’’Parkir ini senajan kecil, tetapi setiap hari mesti dapat. Jadi bisa saja seminggu sekali mereka disambangi petugas, ya mungkin mereka ngasih ke oknum rokok atau apa. Sudah jadi rahasia umum lagi itu,’’ pungkas Thamrin.

Terpisah, Hartono Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang membantah tentang adanya jasa pihak ketiga. Ditegaskan, jukir yang selama ini diberdayakan ikut dinaungi dinasnya. ’’Jadi langsung ikut di Dishub, tidak melalui pihak lain,’’ kata Hartono dikonfirmasi Selasa (13/10) kemarin.

Lantas apakah pernah sebelumnya memakai jasa pihak lain? Menurut dia, tidak pernah. ’’Nggak pernah. Saya masuk di perhubungan kondisinya sudah begini,’’ imbuh dia.

Kendati begitu masih menurut dia, status para jukir merupakan tenaga lepas. Disiggung gaji jukir yang minim Hartono belum bisa memastikan apakah akan ada kenaikan atau tidak. ’’Jadi tergantung tim anggaran, kalau kita usulkan dan ada realisasi ya diberikan. Kalau nggak ada, ya masih sama. Tahu sendiri anggaran sekarang tambah kecil, tidak malah naik,’’ papar Hartono.

Dia sendiri tak mengetahui persis, sejak kapan perekrutan jukir. ’’Jadi ini menurut cerita, awalnya dulu mereka relawan, liar lalu dibina dan ditarik. Kemudian difungsikan sebagai tenaga juru pakir, perkara penganggaran setahun terakhir belum ada evaluasi. Sejak tahun berapa saya belum tahu, coba saya koordinasikan ke teman-teman,’’ beber dia.

Kendati begitu lanjut Hartono, tahun lalu para jukir sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. ’’Yang jelas mulai tahun kemarin mereka sudah masuk di BPJS Ketenagakerjaan, baru itu saja. Sehingga ketika ada risiko kerja atau purna bisa diklaimkan,’’ pungkas Hartono.

Sebelunya, Minimnya honor juru parkir (jukir) yang diberikan Pemkab Jombang menuai sorotan dewan. Para wakil rakyat menilai honor yang diterima jukir tak sesuai dengan beban kerja.

M Syarif Hidayatulloh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang mengaku kaget mengetahui honor jukir per bulan Rp 350 ribu. ”Honor jukir Rp 350 ribu tidak sebanding dengan jerih payah jukir di lapangan,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (11/10).

Karena honor yang diterima sangat minim, sehingga wajar jukir masih memungut jasa parkir di lapangan. ”Bisa jadi karena kesejahteraan yang diberikan pemkab khususnya jukir minim, akhirnya tata pengelolaan parkir di lapangan jadi semrawut,’’ tambah dia. (fid/naz/jif)

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP