alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Politisi Demokat Ini Kaget Dishub Gaji Jukir Per Bulan Rp 350 Ribu

12 Oktober 2020, 21: 57: 08 WIB | editor : Rojiful Mamduh

M Syarif Hidayatulloh, wakil ketua Komisi D DPRD dari Demokrat

M Syarif Hidayatulloh, wakil ketua Komisi D DPRD dari Demokrat (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Anggota DPRD Jombang menyayangkan kebijakan Dinas Perhubungan yang menggaji juru parkir sangat rendah. Gaji Rp 350 ribu per bulan dinilai tidak manusiawi.

’’Saya kaget dengar jukir digaji Rp 350 ribu per bulan. Uang segitu bisa untuk beli apa,’’ kata M Syarif Hidayatulloh, wakil ketua Komisi D DPRD dari Demokrat.

 Menurutnya, honor yang diterima jukir tak sesuai dengan beban kerja. ”Honor jukir Rp 350 ribu tidak sebanding dengan jerih payah jukir di lapangan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (11/10/2020).

Karena honor yang diterima sangat minim, wajar jukir masih memungut jasa parkir di lapangan.

”Bisa jadi karena kesejahteraan yang diberikan pemkab khususnya jukir minim, akhirnya tata pengelolaan parkir di lapangan jadi semrawut,’’ tambah dia.

Ketua DPC Demokrat ini meminta Dishub segera duduk bersama dengan pihak terkait untuk mengevaluasi seputar tata kelola parkir sekaligus kompensasi yang diberikan kepada jukir.

”Menurut saya, seandainya jukir diberikan honor yang layak atau kesejahteraannya diperhatikan tentu di lapangan mereka tidak akan memungut atau bisa menolak ketika diberikan warga yang memarkir.

Karena mengacu peraturan warga pemilik kendaraan bermotor yang sudah membayar parkir berlangganan tidak usah membayar parkir di tepi jalan,’’ jelas dia.

Di sisi lain, Gus Sentot, sapaannya juga menyinggung mengenai pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat pemkab per tahun.

Pada 2019 lalu PAD parkir berlangganan mencapai Rp 6,8 miliar dari target yang ditentukan Rp 6,3 miliar.

”Dengan PAD parkir berlangganan sebesar itu harusnya pemkab bisa mengalokasikan untuk honor jukir.

Tapi kita kan tidak tahu Rp 6,8 miliar itu peruntukannya atau dibagikan kepada siapa saja, karena setahu saya mengenai hal itu (parkir berlangganan) pemkab bekerja sama dengan beberapa pihak,’’ jelas dia.

Kalangan dewan berencana memanggil dinas terkait serta melibatkan beberapa komisi di DPRD Jombang.

”Akan kami upayakan. Nanti mungkin retribusi kewenangannya komisi B, sedangkan kami di Komisi D terkait kesejahteraan,’’ pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, karut - marutnya pengelolaan parkir juga terlihat dari lemahnya komitmen pemkab mensejahterakan juru parkir (jukir).

Per bulan jukir hanya menerima honor kisaran Rp 350 ribu. Jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jombang, Hartono membenarkan honor jukir masih jauh dari UMK Jombang.

”Ya memang kalau kita bandingkan dengan UMK masih jauh,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang. UMK Jombang tahun ini sudah Rp 2,6 juta.

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP