alexametrics
Selasa, 20 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dinas Perhubungan Janji Awasi Kinerja dan Evaluasi Gaji Juru Parkir

10 Oktober 2020, 12: 38: 21 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Kadishub berjanji mengevaluasi gaji jukir

Kadishub berjanji mengevaluasi gaji jukir (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang, Hartono,  berjanji memperbaiki layanan parkir berlangganan. Dia menegaskan bakal mengawasi kinerja juru parkir (jukir) di lapangan agar tidak meminta uang pada pemilik kendaraan dengan stiker parkir langganan. Serta mengevaluasi gaji jukir yang dinilai terlalu rendah.

’’Kita akan memantau kinerja jukir di lapangan,’’ katanya, Kamis (8/10/2020). Selama ini, dia mengaku sudah membina para jukir. ’’Bersama Satpol PP dan Satlantas (Polres Jombang, Red) serta pengawas sudah melakukan pembinaan supaya mereka tidak melakukan apa yang dituduhkan, yakni memungut,’’ kata Hartono.

Dia menjelaskan, dalam pembinaan itu pihaknya mengundang seluruh petugas parkir. Harapannya, seluruh jukir menaati aturan yang ada. ’’Insya Allah Disinggung pihaknya yang dinilai kurang maksimal mengurus tata kelola parkir, dia menegaskan selama ini sudah melakukan evaluasi.

Tidak hanya pembinaan pada jukir, namun operasi gabungan. Hanya saja saat pandemi Covid-19 disebutnya menjadi penghalang. ’’Kalau dinilai teledor kan sebenarnya kami sudah melibatkan teman-teman yang lain. Juga sudah keliling untuk mantau. Hanya karena anggaran kena refocusing, operasi gabungan sekarang tidak bisa full,’’ terang Hartono.

Operasi gabungan yang sebelumnya disebut sering dilakukan, usai adanya refocusing kini tak ada lagi. ’’Dulu kan pernah sampai kita lakukan penggembosan ban. Cuma karena anggarannya ini sekarang tidak ada, akhirnya kita tidak laksanakan lagi operasi gabungan itu,’’ terang Hartono.

Tidak hanya itu masih menurut Hartono, gaji jukir yang terbilang minim menurut dia juga berkaitan dengan anggaran. ’’Ya memang kalau ada evaluasi kenaikan itu berapa yang layak. Memang kita tidak memberikan jaminan itu, tetapi butuh biaya besar. Sekali lagi kaitannya dengan anggaran,’’ terang dia.

Kendati begitu Hartono mengakui perlunya evaluasi terkait gaji yang diberikan. ’’Gaji itu sejak tahun berapa saya belum lihat. Mungkin nanti misalkan ada panggilan hearing dengan dewan untuk dinaikkan, ya dilihat nanti saja,’’ beber dia.

Begitu pula banyaknya sorotan terkait pengelolaan parkir yang belum optimal, menurut Hartono pemkab sampai saat ini masih memakai aturan lama. ’’Jadi kita ini masih menggunakan pola lama, yakni parkir kawasan. Sehingga belum bisa optimal. Kalaupun dioptimalkan harus imbang dengan petugasnya,’’ terang Hartono.

Menurut dia, perlu perekrutan petugas baru. ’’Nanti mengangkat orang lagi dan pengeluaran anggaran lagi. Itu juga kan harus diperhitungkan,’’ beber dia.

Di antaranya dicontohkan parkir kawasan yang berpotensi di area taman. ’’Itu bukan kewenangan kita, semuanya masuk parkir kawasan. Taman misalnya DLH yang mengatur, sementara stadion disporapar,’’ terang Hartono.

Bukan tidak mungkin pengelolaan itu masuk kewenangan satu sektor seperti daerah lain. ’’Kalau aturannya diubah nanti bisa berubah, seperti di Surabaya semua urusan parkir satu kewenangan dan tidak kemana-mana,’’ pungkas dia. (fid/naz/jif)

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP