alexametrics
Selasa, 20 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dosen STIE PGRI Jombang Kritik Parkir Berlangganan Dinas Perhubungan

10 Oktober 2020, 12: 08: 53 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Pengelolaan parkir berlangganan di Jombang dikritik

Pengelolaan parkir berlangganan di Jombang dikritik (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Dosen STIE PGRI Dewantara, M Thamrin Bey mengritik pengelolaan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya, penerapan parkir langganan masih belum optimal. ’’Sebetulnya yang tidak bagus ini Dinas Perhubungan, tidak memberikan pelayanan terbaik bagi mereka yang sudah berlangganan,’’ katanya, Jumat (9/10/2020).

Sudah membayar parkir berlangganan tapi masih dipungut biaya parkir oleh juru parkir.

Thamrin tak menyalahkan para petugas parkir. Pasalnya, kesejahteraan jukir dinilai terlalu rendah. Honor sebesar Rp 250 ribu – Rp 350 ribu dinilai jauh dari kata layak. ’’Kesejahteraan jukir ini jadi kewajiban negara, dalam kasus ini pemkab. Sayangnya pemkab mungkin tidak mau tahu, akhirnya sekarang tidak karuan,’’ terang dia.

Menurutnya, harus ada evaluasi dari pemkab. ’’Parkir langganan ini sudah menjadi citra, harusnya ada pembinaan. Bisa merekrut tenaga pendamping, di bawah koordinasi dinas yang nangani,’’ beber Thamrin.

Evaluasi penting dilakukan untuk memperbaiki pelayanan. ’’Misal ada yang menangani parkir atau dikelola langsung seperti gugus tugas parkir, jelas mereka akan membuat perencanaan. Tenaganya ini dari mana, mereka juga punya aturan semisal kode etik, lalu kesejahteraan petugas juga terjamin. Pada intinya diikuti pelayanan itu,’’ pungkas Thamrin.

Senada, Ahmad Sholikhin Ruslie juga menilai pelayanan yang diberikan pemkab kepada warga belum maksimal. Padahal setiap tahunnya pemkab mendapat pemasukan miliaran rupiah dari pembayaran parkir berlangganan. ”Harusnya dengan pendapatan sekitar Rp 6 miliar per tahun, pelayanan parkir berlangganan harus maksimal,” terangnya.

Dia pun mendorong Dinas Penrhubungan (Dishub) Jombang melakukan evaluasi serius terkait tata kelola parkir. ”Dishub harus punya terobosan, jangan terlena dengan pendapatan dari parkir berlangganan. Padahal banyak potensi yang masih bisa digarap untuk meningkatkan PAD,” terangnya.

Dia pun menyoroti minimnya honor yang diberikan kepada jukir. ”Honor Rp 350 per bulan jauh dari kata layak. Bisa jadi itu juga yang menjadikan jukir masih memungut jasa parkir dari pengendara, karenanya harus ada evaluasi. Kesejahteraan buruh harus lebih diperhatikan,” tegasnya.

Tak kalah penting, pengelolaan uang yang didapat dari retribusi parkir harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. ”Jangan sampai ada kebocoran, sebab itu berbahaya,” singkatnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang, Hartono, menerangkan, pihaknya terus melakukan evaluasi pada petugas parkir. Salah satunya yakni melakukan pembinaan bersama beberapa pihak. (fid/naz)

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP