alexametrics
Selasa, 20 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Ketua DPRD Jombang Ikut Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja

10 Oktober 2020, 11: 42: 08 WIB | editor : Rojiful Mamduh

TUNTUT: Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan universitas menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Jombang kemarin.

TUNTUT: Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan universitas menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Jombang kemarin. (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi, akhirnya menyetujui tuntunan pendemo untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini setelah politisi PKB itu didesak ratusan pendemo, Jumat (9/10/2020). ’’Kami sepakat dengan aspirasi teman-teman mahasiswa untuk menolak pengesahan UU Ciptaker. Secepatnya akan kami sampaikan ke pusat,’’ kata Mas’ud dihadapan ratusan pendemo yang memenuhi jalan di depan kantor DPRD.

Merasa tuntunannya berhasil, para pendemo akhirnya membubarkan diri.

Demo diikuti massa gabungan tiga organisasi ekstra kampus (ormek) di Jombang. Mereka satu suara menolak pengesahan UU Ciptaker. Mereka meminta DPRD Jombang mengirim surat ke pusat, agar membatalkan pengesahan UU Ciptaker yang disahkan DPR RI 5 Oktober lalu.

Dalam menyampaikan tuntutannya, mahasiswa juga membawa sejumlah banner bernada protes kepada DPR. Misalnya, dewan paling ruwet (DPR), cukup Omnibus Law yang ditolak Cintaku jangan, hingga ada yang membuat sindiran berupa kata “Pak Ayo Nikah Maharnya Batalin Omnibus Law”.

Dalam orasinya, ada beberapa pasal dalam draf UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan. Misalnya, pasal 127 UU Cipta Kerja mengenai hak bank tanah, yang memparah ketimpangan tanah di Indonesia. ”Pasal ini sudah menjadi polemik di tingkat nasional, sehingga kami mendorong untuk dilakukan pembatalan,’’ ujar Haris Setyo Budi, salah satu peserta demo di depan kantor DPRD, kemarin.

Selain itu, pasal 93 juga dinilai janggal. Pemerintah dan DPR disebut berupaya menghapus partisipasi publik. Serta adanya perubahan pada pasal 11 dan pasal 18 UU Pers pada UU Cipta Kerja berpotensi memgamcam nilai nilai kebebasan bagi pers dan jurnalis. ”Selain itu dalam pasal 88 C yang menghapus UMK sebagai dasar upah minimun kerja. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata disemua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah,’’ tambahnya.

 (ang/naz/jif)

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP