alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemkab Jombang Siapkan Perda RDTR dan Penuntasan Sertifikat Tanah

24 September 2020, 08: 34: 14 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kegiatan lapangan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Jombang.

Kegiatan lapangan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Jombang. (Istimewa)

Share this      

JOMBANG - Dua tahun kepemimpinan Bupati Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah, dimaknai Dinas PUPR sebagai pemicu semangat untuk terus bekerja dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Dengan empat bidang yang kita punya, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Bina Marga dan Sumber Daya Air, hingga kini masih terus bekerja untuk mewujudkan Jombang berkarakter dan berdaya saing,” tegas Kepala Dinas PUPR Jombang Miftahul Ulum.

Melalui Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Jombang, selama dua tahun pemerintahan Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah, sejumlah pekerjaan tengah dan telah rampung dikerjakan. Utamanya berkaitan dengan tata ruang dan sertifikat.

“Yang pertama, persiapan penyusunan Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), prosesnya sekarang sudah masuk ke penyusunan,” terang Ulum. Beberapa kinerja yang telah dicapai dalam program ini diantaranya penyusunan materi teknis untuk RDTR bagian wilayah perencanaan Mojoagung. “Untuk ini kajian lingkungan setrategis sudah kita garap,” lanjutnya.

Selain Mojoagung, bantuan teknis (Bantek) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur disebut Ulum telah diterima. Bantuan ini berupa peta dasar bagian wilayah perencanaan Kecamatan Ploso. “Peta ini nanti akan jadi dasar perencanaan kami,” lanjutnya lagi.

Selain penyusunan Perda RDTR, Bidang Tata Ruang juga telah menuntaskan sertifikasi ke beberapa tanah warga yang terdampak tukar guling TKD Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo yang beralih menjadi Masjid Moeldoko.

“Pada Bulaga (Bupati Melayani Warga) Februari 2020 lalu, ada lima warga yang tanahnya terdampak tukar guling. Masing-masing Abdur Rour, Bica Tawan M, Nuhin, Muhsinah dan Sair, seluruhnya warga Desa Kayen,” lontar Ulum. Menurutnya, sebuah kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi sertifikasi tanah warga. Terlebih, proses dan tahapan yang telah dilalui melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP