alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dinas Perkim Berhasil Tekan Kawasan Kumuh di Jombang dengan Maksimal

24 September 2020, 08: 11: 04 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, berhasil menekan kawasan kumuh dengan signifikan.

Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, berhasil menekan kawasan kumuh dengan signifikan. (Istimewa)

Share this      

JOMBANG – Dua tahun kepemimpinan Bupati Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah banyak prestasi yang ditorehkan. Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, berhasil menekan kawasan kumuh dengan signifikan.

”Sejak 2018 sampai sekarang, luasan kawasan kumuh sudah menurun drastis,” terang terang Heru Widjajanto, Kepala Dinas Perkim Jombang.

Di Jombang lanjut Heru,  penanganan kawasan kumuh ini difokuskan ke saluran drainase jalan yang selama ini berkontribusi besar ke perkembangan kekumuhan kota.

Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, berhasil menekan kawasan kumuh dengan signifikan.

Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, berhasil menekan kawasan kumuh dengan signifikan. (Istimewa)

Heru menambahkan, di awal kepemimpinan Bupati Mundjidah-Wabup Sumrambah 2018 lalu, luasan kawasan kumuh di Jombang tercatat seluas 66,25 hektare. Sementara, total Kawasan kumuh yang terintervensi sampai dengan akhir 2019 luasannya mencapai 39,98 hektare.

”Sehingga sisa kawasan kumuh adalah 26,27 hektare. Jadi, dalam setahun masa kerja duet Bupati Mundjidah-Wabup Sumrambah, jumlahnya kini telah mampu ditekan drastis,” rincinya.

Angka 26,27 hektare kawasan kumuh yang tersisa ini, disebut Heru dipastikan akan kembali berkurang.  ”Meskipun APBD Kabupaten Jombang kena refocusing, namun dana APBN saat ini masih berjalan,” imbuhnya.

Salah satunya, program Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang selalu digelontorkan dengan nilai anggaran yang bervariasi.

Kegiatan ini, ditindaklanjuti Dinas Perkim dengan meng-SK-kan tim kelompok kerja perumahan dan permukiman atau lebih dikenal sebagai pokja PKP. ”Tim ini beranggotakan unsur birokrasi, akademisi dan LSM yang berkompeten di bidang lingkungan,” imbuh Heru.

Pada 2020 ini, Kabupaten Jombang mendapat kepercayaan bantuan BPM KOTAKU sebesar Rp 2 miliar untuk 2 desa, yaitu Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang dan Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung. ”Masing-masing desa itu mendapat anggaran Rp 1 miliar,” sambungnya.

Jika program BPM KOTAKU 2020 dapat berjalan lancar, maka dapat dipastikan sisa kawasan kumuh akan mampu ditekan maksimal hingga hanya menjadi 8,86 hektare. ”Sungguh suatu prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Jombang karena mampu menjalankan komitmen penanganan kawasan kumuh sebagaimana amanat dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP