alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Kejari Jombang Temukan Indikasi Pemalsuan Dokumen RDKK Pupuk Subsidi

23 September 2020, 11: 21: 47 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kejaksaan Negeri Jombang saat menggelar keterangan pers kemarin (23/9).

Kejaksaan Negeri Jombang saat menggelar keterangan pers kemarin (23/9). (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Segudang masalah dalam urusan pupuk subsidi direspons serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Penyelidikan sementara, kejaksaan menemukan indikasi pemalsuan dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Kepala Kejari Yulius Sigit Kristanto mengatakan, pihaknya sudah bergerak cepat mendalami kasus kelangkaan pupuk subsidi di Jombang. Penyelidikan juga sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.

”Dengan terbitnya surat perintah penyidikan LID 01/FD.1/M.5.25/09/2020 tertanggal 21 September, kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pada penyaluran pupuk subsidi di Jombang tahun 2019, naik dari penyelidikan ke penyidikan,” tegas Yulius dalam keterangan pers kemarin (23/9).

Ia menjelaskan, sejak enam bulan lalu tim sudah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat perihal dugaan manipulasi data dan penyaluran pupuk subsidi di Jombang.

Sebagai tindak lanjut, tim bergerak melakukan penelusuran di lapangan. ”Penyelidikan kami lakukan secara senyap oleh tim,” terangnya.

Hasilnya, tim menemukan kejanggalan tentang distribusi pupuk subsidi. Data awal yang didapat, ada alokasi pupuk sebesar 102.305 ton dan diperuntukkan kepada 76.208 petani dari 21 kecamatan di Jombang pada 2019.

Data itu, disebut Sigit jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan RDKK yang diajukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. ”Jadi ada alokasi pupuk di RDKK yang jumlahnya lebih besar daripada yang diperuntukkan untuk Jombang,” lanjutnya.

Anehnya, ketika disalurkan ternyata masih ada stok pupuk. “Dari temuan itu, kami melakukan pemeriksaan secara diam-diam,” tandasnya. Upaya pemanggilan pun dilakukan penyidik. Sedikitnya 25 orang yang dianggap berkaitan dan tahu perihal penyaluran pupuk subsidi dimintai keterangan.

”Kami dapati adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran,” bebernya. Selain itu ada pula dugaan permainan dalam penyusunan RDKK.

”Kami sudah memiliki data akurat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang penyaluran pupuk, dan ada dugaan pemalsuan pada saat pembuatan RDKK. Tidak mesti korupsi itu ada kerugian negara. Kami melihat, ada dugaan manipulasi pada dokumen terkait prosedur penyaluran pupuk bersubsidi,” tandas Sigit.

Karena statusnya sudah meningkat menjadi penyidikan, kejaksaan tinggal menentukan ke arah siapa tersangka dalam kasus ini. “Penyidik akan melengkapi alat bukti,” imbuhnya.

Ia menegaskan tim akan berupaya maksimal segera menuntaskan proses penyidikan, meski masih pandemi Covid-19. ”Sudah mengerucut ke salah satu nama berikut modus operandinya. Beri kami waktu untuk bekerja,” pungkas Sigit.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP