alexametrics
Minggu, 25 Oct 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Kejari Jombang Turunkan Tim Lakukan Penyelidikan Pupuk Subsidi

22 September 2020, 14: 24: 39 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto (ACHMAD RIZA W/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang akhirnya menaruh perhatian serius tentang persolan pupuk subsidi di Jombang. Korps Adhyaksa memastikan sudah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan.

”Tentang kemungkinan adanya permainan distribusi pupuk, kami sudah bergerak. Tim sudah terjun melakukan penelusuran di lapangan,” tegas Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto, kemarin (22/9).

Sigit menambahkan usai mendengar informasi petani kesulitan mencari pupuk subsidi, pihaknya sudah menugaskan bidang intelijen turun ke lapangan.

”Beberapa data-data sudah kami kumpulkan, dan masih didalami,” bebernya. Karena alasan penyelidikan, pihaknya belum bisa membeber data terlalu jauh. ”Yang pasti, tim sudah bergerak dengan senyap. Kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa,” tandas Sigit.

Sementara itu meski banyak petani di Jombang mengeluh sulit mencari pupuk subsidi, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengklaim jumlah stok pupuk subsidi masih aman. Saat ini stok pupuk subsidi di Jombang juga masih 26 ribu ton.

”Saya ragu petani di Jombang kesulitan pupuk. Karena stok masih 26 ribu ton,” ujar Priadi, Kepala Disperta Jombang saat dikonfirmasi.

Dirinya menyebut seperti keluhan petani di Sumobito, saat dilakukan cek lapangan ternyata petani yang bersangkutan tidak mempunyai kartu tani dan tidak terdaftar di ERDKK. ”Akhirnya kios tidak mau melayani. Kalau terdaftar di ERDKK ya harus dilayani,” terangnya.

Untuk diketahui, per 1 September lalu Kementerian Pertanian RI mengeluarkan kebijakan pembelian pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani. Namun jika belum mempunyai kartu tani bisa menggunakan ERDKK.

”Kebijakan ini sedikit dipaksakan. Karena KPK mendorong Kementan menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk segera dilakukan, meski infrastrukturnya belum tuntas. Sehingga yang belum dapat, bisa dilayani secara manual menggunakan ERDKK,” tegasnya.

Priadi menyebut masih ada 17 ribu petani di Jombang belum punya kartu. Karena pada saat menyusun RDKK 2019 lalu, ada yang salah dari sisi administrasi kependudukan. ”Banyak yang tidak sesuai nama dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan),” tegasnya.

Namun dalam waktu dekat kartu tani akan segera dibagikan. Saat ini sudah proses perbaikan data yang dilakukan Kementan. ”Pihak bank juga bisa menuntaskan untuk dicetak semua pada 26 September,” pungkasnya.

(jo/riz/yan/mar/JPR)

 TOP